KPK Bongkar Kasus Mafia Tanah di BPN, Temukan Bukti Uang Rp 106 M

KPK mengungkap temuan duit tunai senilai sekitar Rp 106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam perkara ini, usai melakukan OTT terhadap 19 orang di Jabodetabek, KPK kemudian menetapkan delapan orang tersangka.

Kedelapan tersangka tersebut ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.

Kemudian pihak swasta yakni, Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, serta Rizal Pahlevi.

Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Dari OTT tersebut, KPK mengamankan peralatan bukti elektronik dan duit tunai dengan total sekitar Rp 106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain terdiri dari Rp 31,86 miliar, USD 2.611.500, SGD 1.974.500, SAR 910, dan RM 981 nan ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah.

Kemudian Rp 896 juta ditemukan di rumah Rizal, Rp 8 juta di rumah Zimamun Ni’am Aulawi, serta Rp 49,5 juta di rumah Sontang.

“Tim KPK turut mengamankan sejumlah peralatan bukti, seperti Barang Bukti Elektronik (BBE) hingga duit tunai senilai kurang lebih total Rp 106,3 miliar,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9).

Terkait bangunan perkaranya, Taufik menjelaskan kasus ini bermulai dari dugaan pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) alias pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah nan dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dalam proses tersebut, terjadi komunikasi antara pihak swasta nan menjadi perantara Summarecon dengan Erwin nan disebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“YA dan Sdr. LEV selaku pihak swasta/perantara pihak Summarecon, mendekati ERW nan merupakan orang kepercayaan alias representasi dari Menteri ATR/BPN,” kata Taufik.

Pada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin disebut meminta fee dengan kode “dua” sebesar Rp 2 miliar untuk pembukaan blokir dan alias publikasi sertifikat tanah Summarecon.

Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp 1,5 miliar lantaran diduga tetap ada pihak lain nan bakal mendapatkan fee.

Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi diduga menyerahkan duit Rp 1,5 miliar kepada Erwin.

Setelah itu, Erwin menyerahkan sebagian duit tersebut senilai Rp 200 juta kepada Sontang di sebuah cafe di Jakarta Selatan untuk pembukaan fee pemblokiran dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon.

Selain perkara HGB Summarecon, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi mengenai mutasi hingga promosi kedudukan dan pelayanan pertanahan.

Salah satunya, dalam pengurusan HGB atas tanah nan dikelola PT Bela Parahyangan, KPK menduga ada pemberian duit pengurusan Rp 2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Rp 1,8 miliar diduga disetorkan kepada Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan Rp 8 miliar nan dilakukan Lampri berbareng Arif. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri.

Selain itu, terdapat setoran tunai Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. KPK juga tetap mendalami sejumlah penerimaan lain nan diduga berangkaian dengan jasa pertanahan.

Atas perbuatannya, Adrianto berbareng Rizal selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a alias huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII nomor 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, alias Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII nomor 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Sontang berbareng Erwin, serta Lampri berbareng Arif, Fahd, dan Muhammad Fakhry, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a alias Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Tipikor, alias Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII nomor 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.