Wali Kota Bontang Tekankan Pencegahan Karhutla dan Percepatan Infrastruktur

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni(Dok PPID Kota Bontang)

Pemerintah Kota Bontang berbareng Tim Penyuluh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Markas Besar TNI Tahun 2026 menggelar Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla pada Senin (31/8/2026) pagi. Kegiatan nan berjalan di Aula Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman kebakaran di wilayah tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh Kolonel Infanteri Toni Sri Hartanto beserta jejeran Tim Penyuluh Bencana Karhutla Mabes TNI, serta melibatkan sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD) dan perwakilan perusahaan di Kota Bontang. Sosialisasi dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Data Karhutla Bontang 2026

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni mengungkapkan bahwa persoalan karhutla merupakan perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan info periode 26 Januari hingga 23 Agustus 2026, tercatat telah terjadi 28 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terdampak mencapai 27,127 hektare.

Rincian sebaran kejadian karhutla di Kota Bontang adalah sebagai berikut:

• Bontang Selatan: 15 kejadian (luas lahan terbakar 16,609 hektare).
• Bontang Barat: 8 kejadian (luas lahan terbakar 6,11 hektare).
• Bontang Utara: 5 kejadian (luas lahan terbakar 4,408 hektare).

“Data tersebut tentunya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bontang. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi kudu lebih mengedepankan pencegahan, kesiapsiagaan, edukasi, dan penemuan dini,” tegas Neni.

Pembentukan Tim Terpadu dan Antisipasi Banjir

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bontang telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Karhutla nan mulai bekerja sejak 31 Agustus 2026 dengan masa kerja satu bulan ke depan. Namun, selain konsentrasi pada api, Wali Kota juga menyoroti pentingnya kesiapan prasarana menghadapi potensi banjir.

Neni menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) untuk memanfaatkan kondisi cuaca panas saat ini guna melakukan normalisasi sungai.

“Saya mengimbau kepada semua OPD, khususnya Dinas PUPR dan Disperkimtan, agar semua sungai di Bontang diangkat sedimennya. Ini mudah sekali dilakukan lantaran sekarang tidak ada airnya, sungai-sungai kering. Supaya kelak jika ada curah hujan, Bontang tidak kebanjiran,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar proyek pembangunan drainase diselesaikan secepat mungkin. Menurutnya, momentum cuaca panas kudu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pengerjaan bentuk prasarana agar saat musim penghujan tiba, sistem drainase kota sudah siap menampung debit air.

Melalui sinergi antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta, Pemkot Bontang berambisi akibat bencana, baik karhutla maupun banjir, dapat diminimalisir demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kota Taman.