WALHI Sumbar Kritik Anggaran Fasilitas Pejabat Rp1,18 Miliar

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Barat melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Pemprov dinilai lebih memprioritaskan kemewahan akomodasi pejabat dengan alokasi lebih dari Rp1 miliar, di tengah meningkatnya krisis ekologis dan nasib korban musibah nan belum mendapatkan kepastian pemulihan.

Direktur WALHI Sumbar, Tommy Adam, menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan distorsi prioritas anggaran nan serius. "Banjir, longsor, abrasi, hingga kerusakan rimba terus mengancam, namun pemerintah justru sibuk merenovasi rumah dinas dan membeli akomodasi mewah," ujar Tommy pada Kamis (18/6).

Berdasarkan info pengadaan nan dihimpun WALHI Sumbar, total anggaran sebesar Rp1,18 miliar tersebut dialokasikan untuk beberapa pos, antara lain:

• Renovasi rumah dinas gubernur: Rp470 juta.
• Renovasi ruang kerja Wakil Gubernur: Rp298,5 juta.
• Pembangunan sumur bor rumah dinas wakil gubernur: Rp250 juta.
• Pengadaan akomodasi (mesin espresso, AC, microwave, dll): Rp162,8 juta.

Tommy menilai shopping tersebut sangat kontras dengan realitas di lapangan. Ia menyoroti kerusakan hulu DAS Aia Dingin di Kota Padang nan memicu banjir besar pada November 2025, serta aktivitas pembalakan liar di area rimba lindung. Selain itu, tercatat sekitar 10 ribu hektare lahan rusak akibat tambang emas terlarangan di sembilan wilayah di Sumbar.

Kondisi memprihatinkan juga dialami penduduk pesisir akibat pengikisan nan menghilangkan rata-rata 56 hektare daratan per tahun. Di Padang Pariaman, penduduk seperti Samsinar (66) tetap memperkuat di kediaman sementara tanpa kepastian kediaman tetap setelah rumahnya hancur diterjang banjir bandang tahun lalu.

Di Kepulauan Mentawai, WALHI mencatat kerusakan rimba di DAS Mapadegat nan memperburuk banjir di Desa Saureinu dan Silaoinan pada Mei 2026. Di tengah situasi ini, rencana pemberian izin pemanfaatan rimba seluas 20.706 hektare kepada pihak swasta turut dikritik lantaran menakut-nakuti sumber air masyarakat.

WALHI mendesak Gubernur dan DPRD Sumatra Barat untuk segera mengevaluasi shopping nan tidak mendesak tersebut. "Anggaran publik semestinya diarahkan untuk keselamatan rakyat, pembangunan kediaman tetap korban bencana, dan rehabilitasi lingkungan, bukan untuk menambah kenyamanan elite," tegas Tommy. (YH/I-1)