Wakil Rektor Universitas Paramadina: Pembatasan Kuota PTN Wujudkan Keadilan Ekosistem PT

Wakil Rektor Universitas Paramadina: Pembatasan Kuota PTN Wujudkan Keadilan Ekosistem PT

JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk membatasi kuota mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan keadilan bagi seluruh komponen pendidikan nasional, baik negeri maupun swasta. Hal ini merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, nan sebelumnya meminta kebijakan tersebut ditelaah ulang lantaran cemas bakal menghalang akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menegaskan kebijakan ini bukan merupakan corak eksklusivitas, melainkan upaya penataan ulang tata kelola pendidikan agar lebih proporsional. Menurutnya, selama ini posisi perguruan tinggi swasta (PTS) sering kali tidak seimbang dibandingkan PTN dalam aspek penerimaan mahasiswa maupun alokasi support pemerintah.

Terkait kekhawatiran mengenai akses bagi mahasiswa dari golongan bawah, Handi menjelaskan, solusinya bukan dengan menumpuk mahasiswa di PTN, melainkan melalui penguatan danasiwa nan masif. Ia memaparkan, saat ini pemerintah telah menyalurkan danasiwa kepada 200 ribu mahasiswa per tahun, dengan total penerima danasiwa nasional mencapai lebih dari satu juta orang jika digabungkan dengan sektor nonpemerintah.

“Dengan biaya pendidikan nan besar, danasiwa ini bisa ditingkatkan dua kali lipat. Jadi anak miskin jika mau kuliah pasti ada beasiswa,” ujar Handi Risza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan, instrumen seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kudu betul-betul dijaga agar tepat sasaran. 

“Jangan sampai KIP kuliah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga penyalurannya menjadi bermasalah, tidak merata dan tidak tepat sasaran,” ucap Handi.

Ia melanjutkan, pembatasan kuota mahasiswa bakal memberikan ruang bagi PTN untuk berakhir mengejar jumlah mahasiswa dalam skala besar demi pendapatan (PNBP) semata. Sebaliknya, PTN didorong untuk konsentrasi pada kualitas riset, inovasi, dan peningkatan daya saing di level internasional.