Wakil Menteri Kena OTT, Ketahuan Transaksi Dana Suap

Sedang Trending 1 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian dan Mineral Irak, Nasser Kadhim Jabr, resmi ditangkap. Ia tertangkap basah menerima suap.

Penangkapan ini menambah panjang daftar pejabat senior nan terseret dalam gelombang kasus korupsi di negara tersebut. Hal tersebut terjadi di tengah komitmen tinggi Perdana Menteri (PM) Ali al-Zaidi untuk memberantas korupsi sejak menjabat Mei 2026.

Mengutip laman Irak Alwassat IQ Newspaper, Kamis (15/10/2026), Kantor Berita Irak (Iraqi News Agency) nan dikelola pemerintah melaporkan penangkapan tersebut pada hari Selasa. Sayangnya, lembaga tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses penangkapan, jumlah duit suap nan disita, maupun proses investigasinya.

Kasus ini menjadikan Jabr sebagai tokoh senior terbaru nan terjerat gelombang pemberantasan korupsi. Pada awal bulan ini, Pengadilan Banding Karkh Baghdad telah meminta parlemen untuk mencabut kekebalan norma personil parlemen dari faksi Badr, Zahra Luqman al-Saadi, agar dia dapat menghadapi tuduhan pemalsuan nan selama ini dia bantah.

Sejak pertengahan September lalu, tercatat sudah ada empat personil parlemen nan dijebloskan ke penjara dengan masa balasan tujuh tahun. Mereka adalah Bahaa al-Nouri nan divonis pada 16 September, Alia Nassif Jassim dan Ashwaq Salim Hassan pada 23 September, serta Mohammed Farman Shaher Salman al-Jubouri nan dijatuhi balasan lantaran pengayaan nan tidak sah pada 29 September.

Terkait vonis tersebut, total pembayaran kembali dan denda nan dikenakan kepada Nassif mencapai nomor fantastis, ialah lebih dari 61 miliar dinar Irak (Rp 716 miliar) berasas nilai tukar resmi. Tiga dari empat nama nan divonis tersebut termasuk dalam 15 tokoh nan secara resmi disebut oleh media pemerintah pada bulan Juni lalu.

"Sebanyak 47 personil parlemen dan pejabat telah ditahan dalam operasi Zona Hijau berasas info nan dikaitkan dengan mantan Wakil Menteri Minyak Adnan al-Jumaili," ungkap media pemerintah.

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya
Sumber CNBC Indonesia News
CNBC Indonesia News
↑