Jakarta -
KPK membawa total sembilan orang ke Jakarta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Salah satu nan ikut dibawa adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
"Dari sembilan orang nan dibawa ke Jakarta tersebut, di antaranya adalah Bupati Klaten dan juga Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
"Sehingga total nan saat ini sedang menjalani pemeriksaan ada 10 orang, ialah sembilan orang nan dibawa dari Klaten dan satu orang nan diamankan di wilayah Jakarta," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi mengatakan dari OTT ini sudah ditetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, belum dirinci siapa saja pihak nan ditetapkan tersangka.
"Tadi malam untuk perkara ini sudah dilakukan pembeberan dan diputuskan aktivitas penyelidikan di Klaten naik ke tahap penyidikan," ujar Budi.
Budi mengatakan saat ini pihak-pihak nan ditetapkan sebagai tersangka tetap diperiksa. Dia menyebutkan, identitas para tersangka bakal disampaikan saat konvensi pers sore nanti.
"Untuk pihak-pihak nan kemudian ditetapkan untuk bertanggung jawab alias ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami bakal sampaikan secara komplit dalam konvensi pers rencana sore ini," tutur Budi.
Bupati Hamenang sendiri telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 07.01 WIB pagi ini. Bupati Hamenang datang didampingi interogator menggunakan mobil hitam.
Saat tiba, Bupati Hamenang tampak mengenakan topi hitam dan kacamata. Bupati Hamenang juga turut menggunakan bermasker berwarna putih untuk menutupi sebagian wajahnya.
Dalam OTT ini, selain Bupati Hamenang KPK turut mengamankan 19 orang lainnya termasuk Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Mereka diamankan di dua lokasi, Klaten dan Jakarta.
KPK juga mengamankan peralatan bukti berupa duit tunai. Jumlahnya sampai saat ini mencapai Rp 1,9 miliar.
Adapun kasus nan bikin Hamenang diamankan dalam OTT mengenai dugaan suap proyek serta sulap hasil audit BPK.
"Perkara ini diduga mengenai dengan penerimaan nan dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan peralatan dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi
(kuf/dwr)
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·