Wakil Ketua Komisi I Kecam KKB Tembak Mati Sopir di Papua: Negara Harus Hadir

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengecam penembakan nan menewaskan Aris Sanda, seorang pengemudi asal Toraja, di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan. Aris dilaporkan dihentikan dan disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebelum kemudian ditemukan meninggal bumi berbareng kendaraannya nan terbakar.

TPNPB-OPM mengeklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Kelompok itu menyebut Aris sebagai pemasok intelijen nan menyamar sebagai sopir. Namun, tuduhan tersebut merupakan klaim dari pihak nan mengaku bertanggung jawab dan tetap perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Sukamta menegaskan apa pun tuduhan terhadap korban tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembunuhan tanpa melalui proses hukum.

“Apa pun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi argumen untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan penduduk sipil kudu menjadi prioritas utama,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Menurut Sukamta, kasus tersebut menunjukkan masyarakat sipil tetap menghadapi ancaman nyata di wilayah bentrok Papua. Ancaman itu, kata dia, tidak hanya menyasar pihak-pihak nan berangkaian dengan konflik, tetapi juga masyarakat nan menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk pengemudi dan pekerja nan melayani kebutuhan transportasi maupun pengedaran logistik.

Sukamta meminta abdi negara keamanan melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi kejadian, pelaku, serta motif penembakan. Ia juga meminta pihak nan bertanggung jawab diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

“Jangan sampai penduduk sipil menjadi korban lantaran tuduhan sepihak. Negara kudu memastikan bahwa siapa pun nan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Ia secara unik meminta pemerintah meningkatkan penemuan awal dan perlindungan di jalur transportasi nan mempunyai tingkat kerawanan tinggi.

“Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. Pengamanan kudu berbasis pencegahan, dengan memperkuat intelijen teritorial, penemuan dini, dan perlindungan masyarakat di titik-titik rawan,” kata Sukamta.

Sukamta menilai ancaman terhadap sopir, pengemudi angkutan, pekerja, hingga masyarakat nan melintas di wilayah rawan dapat berakibat lebih luas.

“Jangan sampai masyarakat takut bekerja, takut bepergian, alias takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Negara kudu datang memberikan rasa aman,” ujarnya.

Sukamta juga mendorong agar penanganan persoalan Papua tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Menurutnya, perlindungan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan perlu melangkah beriringan sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan di Papua.

“Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua memerlukan ruang hidup nan kondusif agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” pungkasnya.