Wakapolri Minta Usut Korporasi terkait Karhutla: Jangan Berhenti di Lapangan

Jakarta -

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla Gelombang Kedua soal penegakkan norma terhadap kasus kebakaran rimba dan lahan (karhutla) tak boleh hanya berakhir di pelaku lapangan. Ia menekankan kasus karhutla kudu didalami hingga tokoh intelektualnya.

"Kalau ditemukan kebenaran dan perangkat bukti mengenai tanggung jawab korporasi, jangan berakhir pada pelaku di lapangan. Lihat seluruh rantai pertanggungjawabannya," tegasnya di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia kemudian menyampaikan soal mengatasi karhutla, nan tak lagi dapat mengandalkan pola reaktif berupa pemadaman setelah api muncul. Komjen Dedi mendorong perubahan pola menuju multi-approach policing nan menggabungkan prediksi baik pencegahan, teknologi, masyarakat, ekologi, respons kedaruratan, penegakan norma dan komunikasi krisis.

"Jangan hanya memandang gimana api dipadamkan. Audit manajemennya, lihat apa nan sudah dilakukan, apa nan kurang dan gimana memperbaikinya. Dari sana kudu lahir rekomendasi nan konkret," jelas Komjen Dedi.

Diketahui 322 personel terdiri dari 64 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), 207 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka ditugaskan selama 10 hari ke Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dulu diberangkatkan pada gelombang satu.

"Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat gimana organisasi bekerja, gimana kondisi wilayah, gimana kebijakan dilaksanakan dan apa nan tetap kurang," ucap Komjen Dedi menekankan.

Mantan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri ini mendorong diterapkannya predictive policing, ialah praktik mengintegrasikan info hotspot, cuaca, kondisi muka air tanah, gambut, riwayat kebakaran serta teknologi. Teknologi nan dimaksud seperti drone, satelit dan artificial intelligence.

Dia menyebut info ini kudu menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas penanganan. Data juga dapat digunakan sebagai dasar menggerakkan sumber daya sebelum kebakaran meluas. Tercatat hingga 6 September 2026, ada 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.

Komjen Dedi berambisi penanganan karhutla juga dilakukan dengan pengelolaan tata air melalui sekat kanal, embung, sumur bor dan restorasi hidrologis kudu menjadi bagian dari strategi. "Jangan hanya mengejar api. Kalau akar masalahnya kondisi gambut nan kering, tata airnya kudu kita benahi," tutur dia.

Kemudian Komjen Dedi juga berbincang soal collaborative policing dalam menangani karhutla. Dia menekankan pentingnya kerjasama dari tingkat nasional nan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, BRIN, Polri dan TNI, hingga tingkat wilayah dan tapak. Lalu di wilayah melibatkan Polda, Polres, BPBD, KPH dan pemerintah daerah, sedangkan di tingkat tapak melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, MPA, kepala desa, tokoh adat, masyarakat dan korporasi.

"Kerja lapangan nan intensif kudu diikuti komunikasi nan baik agar kehadiran negara dapat terbaca oleh masyarakat," ucap mantan Asisten Kapolri bagian SDM ini.

Dalam kondisi darurat, Komjen Dedi menuturkan pemerintah wilayah menjadi leading sector dengan support seluruh stakeholders sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

(aud/knv)