Waka MPR Tekankan Pentingnya Mitigasi Hadapi Dampak Kemarau Panjang

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa info dan prediksi BMKG krusial digunakan sebagai referensi untuk memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya akibat musim tandus di Tanah Air.

"Ada alias tidaknya El Nino, kita kudu tetap bersiap menyikapi akibat perkiraan tandus panjang nan disampaikan BMKG. Dampak musim tandus seperti kekeringan, kebakaran rimba dan lahan, serta kandas panen kudu dicegah sejak dini," kata Lestari, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Lestari menuturkan perihal tersebut saat membuka obrolan daring bertema Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026 nan digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Sebelumnya diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim tandus tahun 2026 di Indonesia bakal datang lebih awal, ialah pada April - Juni diwarnai dengan El Nino Godzila sehingga tandus diperkirakan berjalan lebih kering dan lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebanyak 64,5% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak tandus diperkirakan terjadi pada Agustus - September 2026.

Menurut Lestari, pemahaman masyarakat mengenai kejadian cuaca nan bakal dihadapi pada pekan-pekan mendatang, sangat krusial untuk terus ditingkatkan. Rerie, sapaan berkawan Lestari, mengingatkan agar masyarakat tidak salah kaprah dalam menyikapi kejadian cuaca nan terjadi.

Rerie nan juga personil Komisi X DPR RI itu mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan wilayah bisa memberi pemahaman nan tepat kepada masyarakat sebagai bagian dari langkah mitigasi nan dilakukan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan bahwa seluruh info BMKG ini kudu dimanfaatkan untuk mempersiapkan akomodasi dan skema mitigasi sejak dini.

"Saya berambisi para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta komponen mengenai dapat menetapkan sejumlah kebijakan nan dapat dipahami dan berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat. Jangan sampai musim tandus mendatangkan musibah nan sebenarnya bisa dicegah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI, Nurul Iftitah mengungkapkan bahwa upaya mengantisipasi sejumlah akibat tandus panjang itu sejatinya sudah ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di sektor kehutanan.

Dalam RPJMN 2025-2029 itu, ujar Nurul, pemerintah menetapkan sistem keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui upaya swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Berdasarkan perencanaan itu, tambah Nurul, sektor kehutanan antara lain berfokus pada pengelolaan wilayah aliran sungai (DAS). Menurutnya, DAS kudu dikelola secara menyeluruh agar bisa mendukung keberlangsungan ekosistem nan lebih luas.

Nurul mengakui bahwa lebih dari 42.000 titik DAS di Indonesia merupakan 10% dari cakupan wilayah di tanah air.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa upaya rehabilitasi rimba dan lahan juga sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya antisipasi akibat kekeringan nan diperkirakan terjadi di tahun ini. Sejumlah upaya tersebut memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait.

Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto mengungkapkan pihaknya juga sudah melakukan beragam persiapan mengantisipasi musibah di tanah air.

Diakui Agus, pada awal tahun 2026, Indonesia didominasi oleh musibah hydrometeorologi. Namun ke depan, berasas info dari BMKG nan memperkirakan bakal berdesir El Nino di wilayah Indonesia, BNPB bakal mempersiapkan penanganan dampaknya.

Menurut Agus, persiapan jangka panjang penanggulangan akibat kekeringan kudu dilakukan melalui membangun tata kelola air nan tepat di setiap daerah. Lalu, langkah mitigasi ancaman kebakaran juga sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan BMKG, Pemerintah Daerah, memperkuat aspek kesiapsiagaan dan melakukan modifikasi cuaca jika diperlukan.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab mengungkapkan prediksi musim tandus pada 2026 bakal berjalan lebih panjang dari tahun lalu. Menurut Fachri, antara musim tandus dan El Nino merupakan dua kejadian nan berbeda.

Indonesia secara alami memang mempunyai dua musim, ialah hujan dan kemarau. Sedangkan El Nino, tambah dia, adalah pergerakan udara nan disebabkan peningkatan suhu permukaan air laut di area Samudra Pasifik.

Sebab, El Nino terjadi berbarengan dengan datangnya tandus tahun ini. Fachri menjelaskan bahwa perihal itu menyebabkan intensitas musim tandus 2026 lebih lama dan lebih kering dari rata-rata selama 30 tahun terakhir.

Menurut Fachri, El Nino secara umum dibagi menjadi empat tingkatan ialah lemah, moderat, kuat dan sangat kuat. Fachri memperkirakan, El Nino berskala lemah-moderat bakal terjadi pada semester 2 tahun 2026 di wilayah Indonesia dengan kesempatan terjadinya 70%-90%.

Peneliti Kebencanaan IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia, Sofyan Ansori mengapresiasi sejumlah persiapan nan dilakukan dalam menghadapi ancaman musibah akibat cuaca ekstrem di tanah air.

Sofyan menjelaskan istilah El Nino dan tandus panjang saat ini sudah menjadi pembicaraan di ranah publik sehingga menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah rencana dari pihak mengenai kudu dipastikan dapat diterapkan dengan tepat saat ancaman musibah datang.

Sofyan beranggapan upaya pencegahan bencana, seperti kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) tahun ini diperkirakan terkendala kondisi masyarakat nan sedang menghadapi tekanan ekonomi. Sebab, biasanya, pengawasan awal dari ancaman Karhutla di musim tandus melibatkan relawan dari masyarakat sekitar hutan.

Sofyan mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan wilayah dapat secara konsisten meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan penemuan awal dari sejumlah ancaman musibah di tanah air.

Sebagai informasi, obrolan nan dimoderatori Pujiaryati Anggiasari (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) ini menghadirkan Nurul Iftitah (Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI), Agus Riyanto (Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, BNPB), dan A. Fachri Radjab (Direktur Perubahan Iklim, BMKG) sebagai narasumber. Selain itu, datang pula Sofyan Ansori (Peneliti Kebencanaan IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia) sebagai penanggap.

(akd/ega)