Waka MPR Puji Kepercayaan Publik ke Prabowo di Tengah Gejolak Global

Jakarta -

Survei Poltracking Indonesia pada 2-8 Maret 2026 menunjukkan 75,1 persen publik percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tingginya kepercayaan ini dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global, termasuk gejolak di Timur Tengah.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai capaian tersebut sebagai perihal istimewa, mengingat situasi dunia nan penuh ketidakpastian. Menurutnya, kepuasan publik nan tinggi di tengah gejolak timur tengah dan ancaman kelangkaan daya serta tekanan terhadap APBN adalah capaian istimewa.

"Survei Poltracking ini menunjukkan kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menghadapi situasi ini dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional," ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Eddy juga mengapresiasi strategi diplomasi Prabowo nan dinilai konsisten menempatkan penguatan ekonomi Indonesia sebagai prioritas dalam beragam kunjungan luar negeri.

"Terakhir beliau sukses menjalin kerja sama dengan Rusia dalam upaya memenuhi kebutuhan daya nasional. Ini langkah nan tepat untuk memastikan Indonesia masuk area kondusif dalam kebutuhan energinya," tambahnya.

Menurutnya, langkah tersebut krusial di tengah tekanan dunia nan berakibat pada sektor daya di beragam negara.

"Bandingkan misalnya dengan negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Singapura dan apalagi Pakistan nan kudu mengambil langkah-langkah nan drastis dan signifikan lantaran ketergantungan nan tinggi terhadap situasi di Selat Hormuz," lanjut Waketum PAN ini.

Di sisi lain, Eddy mendorong percepatan transisi daya terbarukan untuk memperkuat ketahanan daya nasional. Ia menilai upaya ini krusial dilakukan, terlepas dari ada alias tidaknya krisis di Timur Tengah.

"Kami di MPR RI terus mendukung beragam komitmen Presiden Prabowo untuk memperbesar bauran daya terbarukan melalui beragam rencana kebijakan. Dengan daya terbarukan kita bakal mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap impor daya di satu sisi dan di sisi nan lain menciptakan daya nan bersih dan memenuhi kewenangan masyarakat untuk lingkungan hidup nan sehat," tutupnya.

(akd/ega)