Waka MPR Dorong Penataan Ulang Sistem Pendidikan di Indonesia

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada logika pasar semata. Namun, pendidikan kudu bisa melahirkan manusia nan kritis, berbudaya, dan mempunyai karakter, sebagaimana cita-cita Ki Hajar Dewantara.

"Sistem pendidikan kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan dan memerlukan transformasi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan dengan keahlian teknis, tetapi juga kapabilitas berpikir dan bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka," kata Lestari Moerdijat, Selasa (11/8/2026)

Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB UI) nan terbit dalam Labor Market Brief Volume 7, Nomor 7, Juli 2026, ISSN 2808-2060, mengungkap tren overeducation nan dialami para sarjana. Tren overeducation adalah kejadian ketika lulusan bekerja pada pekerjaan nan tidak memerlukan tingkat pendidikan setinggi nan dimilikinya.

Berdasarkan laporan itu, sekitar 8,01 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja pada posisi nan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka, alias di bawah standar (underemployment). Data dari LPEM FEB UI ini menjadi sirine serius terjadinya kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja nasional.

"Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja terdidik lebih sigap daripada pembuatan lapangan kerja nan memerlukan keahlian tinggi," ujarnya.

Menurut Lestari, kondisi itu terjadi lantaran salah satu masalahnya adalah lemahnya hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan pemberi kerja. Dia beranggapan bahwa perlu sinergi kolektif untuk menata ulang sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan ekonomi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, diperlukan perencanaan nan matang antara ekspansi akses pendidikan tinggi dengan pembuatan lapangan kerja ahli nan produktif.

"Keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah lulusan, tetapi dari keahlian mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam memperkuat fondasi pertumbuhan perekonomian nasional," tutupnya.

(akn/ega)