Waka MPR Dorong Investigasi Dugaan Kesengajaan Karhutla Kalimantan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono namalain Ibas mendorong investigasi dalam kasus kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang sekarang terus meluas ke beberapa daerah.

Ibas menilai investigasi perlu untuk memastikan tak ada unsur kesengajaan alias kelalaian dalam kasus tersebut.

"Investigasi kudu dilakukan secara objektif. Kalau ditemukan kelalaian alias pelanggaran, tentu kudu ada pertanggungjawaban," kata Ibas lewat dalam keterangannya, Minggu (23/8).

Menurut Ibas, karhutla sekarang tak lagi bisa dilihat semata sebagai persoalan kebakaran. Dia bilang, kejadian itu memerlukan strategi jangka panjang, koordinasi lintas sektor, serta pertimbangan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengawasan.

Ibas mengatakan, Kalimantan tak boleh terus menerus berada dalam siklus tersebut karena memandang api hanya untuk dipadamkan. Dia mendorong upaya sistematis untuk mencegah kebakaran sejak awal.

"Pencegahan, penanganan, dan pemindahan kudu menjadi satu rangkaian kebijakan. Jangan sampai kita baru bergerak maksimal setelah api meluas dan asap sudah berakibat kepada masyarakat," kata politikus Partai Demokrat itu.

Menurut Ibas, penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor. Mulai pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, abdi negara keamanan, bumi usaha, serta masyarakat di sekitar area hutan.

Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah memastikan perlindungan masyarakat nan berada di wilayah terdampak. Selain ancaman langsung dari api, kualitas udara akibat asap juga kudu menjadi perhatian serius, terutama bagi golongan rentan.

"Keselamatan penduduk tidak boleh menjadi pertimbangan kedua. Jika diperlukan evakuasi, kudu disiapkan sejak awal dengan prosedur nan jelas dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," katanya.

Kini, empat perusahaan tengah dalam proses penyelidikan mengenai karhutla di Kalimantan. Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah tersebut.

Prasetyo menegaskan, sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto, andaikan ditemukan pelanggaran, pemerintah bakal mencabut izin perusahaan maupun perseorangan terkait.

"Dalam dua rapat koordinasi tadi terjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak pidana nan memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu kudu ditindak," ujar Pras, Sabtu (22/8).

(thr/dal)