Waka MPR Ajak Semua Pihak Wujudkan Nilai Perjuangan Kartini di Masa Kini

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan kebebasan berpikir wanita tetap jauh dari kenyataan. Ia menilai upaya mewujudkan nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa sekarang memerlukan support dan komitmen berbareng sebagai penentu arah perjalanan bangsa.

"Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa sekarang dapat betul-betul diwujudkan. Saya kira untuk kebebasan berpikir bagi wanita saja, rasanya tetap jauh dari kenyataan," ujar Rerie dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Hal itu disampaikannya saat membuka obrolan daring bertema 'Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi' nan diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12. Menurut Rerie, perlu komitmen berbareng nan kuat agar bisa mewujudkan emansipasi wanita di masa kini.

"Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga kudu bisa mengantarkan wanita untuk mewujudkan cita-citanya," kata Rerie.

Rerie nan juga personil Komisi X DPR RI itu beranggapan bahwa pekerjaan rumah untuk mewujudkan nilai-nilai nan diperjuangkan RA Kartini tetap sangat banyak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan setiap momentum Hari Kartini kudu menjadi pengingat bagi kita, apa saja nan sudah dilakukan untuk menghidupkan dan mewujudkan pendapat RA Kartini di masa kini.

"Bagaimana kita secara berbareng menemukan akar masalah nan bisa memangkas kesenjangan kelamin dan menentukan arah perjalanan bangsa secara bersama," tutur Rerie.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 sekaligus Penyusun dan Penulis kitab Trilogi Kartini, Wardiman Djojonegoro mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kartini sejatinya sudah sejak 1915. Ia mengatakan ketika itu RA Kartini meninggal pada usia 25 tahun dan meninggalkan surat-surat nan ditulis semasa hidupnya.

Sahabat RA Kartini, Abendanon mengumpulkan surat-surat itu untuk ditulis menjadi kitab guna dijual dan hasilnya untuk membangun sekolah wanita agar mandiri. Akhirnya tiga sekolah wanita sukses dibangun di Semarang, Bogor, dan Yogyakarta.

"Emansipasi di masa itu diperjuangkan dengan meningkatkan harkat wanita Indonesia melalui mendirikan sekolah," ujar Wardiman.

Sekarang upaya peningkatan harkat wanita ditentukan antara lain dengan berapa banyak partisipasi wanita di sektor ekonomi, politik, pengembangan sumber daya manusia, dan sektor di luar pendidikan.

"Saat ini, semakin kompleks faktor-faktor nan kudu dipenuhi untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan," kata Wardiman.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi beranggapan bahwa di Indonesia saat ini mengalami lompatan-lompatan nan luar biasa dalam pemberdayaan perempuan, melalui afirmasi kebijakan. Pada organisasi PGRI ini tidak ada nan membeda-bedakan dalam memilih ketua organisasi.

Namun jika tidak ada afirmasi melalui kebijakan, tidak bisa diwujudkan juga wanita memimpin Pada 20 tahun terakhir PGRI di 22 dari 36 provinsi, 30% nya dipimipin oleh perempuan. Menurutnya, ketua PGRI di tingkat kabupaten/kota kebanyakan perempuan.

"Perempuan itu bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan tujuan nan telah disepakati bersama," ujar Unifah.

Ketika RA Kartini menulis surat nan dikirimkan kepada sahabatnya, menurutnya sejatinya dia sedang membagikan pemikirannya kepada bumi luar. Unifah berambisi pendapat RA Kartini dapat terus berkembang agar bisa tercipta kesetaraan nan dicita-citakan.

Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa, Nyi Tri Yuliyanti Setyasari mengungkapkan bahwa emansipasi nan digagas RA Kartini sejatinya dilanjutkan oleh Nyi Hadjar Dewantara, istri pendiri Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara. Organisasi Wanita Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Nyi Hadjar Dewantara.

Menurut Nyi Tri Yuliyanti, Nyi Hadjar juga berjuang di sektor pendidikan. Ketika itu Taman Siswa disebut sebagai sekolah liar oleh kolonialis Belanda. Nyi Hadjar menghadapi ancaman itu dengan membujuk para pamong datang ke rumah masyarakat untuk mengajari para siswa di rumah masing-masing.

"Nyi Hadjar Dewantara melawan kolonialis Belanda melalui jalan pendidikan dan merupakan salah satu inisiator Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta di tengah kungkungan sosial dari kolonialis Belanda," ungkap Nyi Tri Yuliyanti.

Menurutnya, emansipasi memberi kewenangan bagi wanita untuk terus tumbuh sebagai perseorangan dan memberi ruang sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi, Retno Pinasti mengira selama ini representasi wanita di lingkungan kerjanya baik-baik saja. Namun setelah dirinya dipercaya menjadi pemimpin, rupanya kebanyakan koleganya adalah laki-laki. Ia beranggapan kondisi tersebut terjadi lantaran dipicu oleh pola pikir wanita itu sendiri.

"Dengan bekal pendidikan nan memadai, pola pikir nan menghalangi wanita menjadi pemimpin bakal bisa diatasi," ujar Retno.

Retno berambisi dengan kemajuan teknologi saat ini bakal membuka akses terhadap beragam informasi, sehingga masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai kesempatan nan sama untuk mengembangkan dirinya.

Wartawan senior, Usman Kansong beranggapan bahwa perjuangan emansipasi dan kesetaraan mestinya dipelopori oleh wanita sendiri, tidak berambisi pada laki-laki. Hal itu bisa dimulai dengan membiasakan menyebut wanita daripada wanita. Wanita merujuk pada bahasa Jawa dari kata bisa ditata-tata. Lebih baik memakai kata wanita nan lebih egaliter.

"Karena dari kata-kata nan egaliter itulah awal mula perjuangan mencapai kesetaraan," tutup Usman.

Diskusi nan dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 - Penyusun dan Penulis kitab Trilogi Kartini), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI), dan Nyi Tri Yuliyanti Setyasari (Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa) sebagai narasumber. Selain itu, datang pula Retno Pinasti (Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi - Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar) sebagai penanggap.

(akn/ega)