Waka Komisi X Soroti Beragam Persoalan Pendidikan, dari Guru hingga AI

Sedang Trending 53 menit yang lalu
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. Foto: Instagram/ @my.estiwijayati

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menyoroti beragam tantangan nan tetap dihadapi sektor pendidikan nasional. Mulai dari kesiapan menghadapi era kepintaran artifisial (AI), krisis guru, kerusakan prasarana sekolah, hingga pengelolaan anggaran pendidikan nan dinilai kudu lebih tepat sasaran.

Menurut Esti, Indonesia memerlukan reformasi pendidikan nan menyeluruh agar bisa menjawab perubahan dunia sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain," terang Esti kepada wartawan, Selasa (4/8).

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi perubahan besar berupa transformasi digital, perkembangan kepintaran artifisial, ekonomi hijau, perubahan struktur ketenagakerjaan, serta meningkatnya kejuaraan global.

“Dalam situasi tersebut, pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan nan sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi kudu membentuk manusia Indonesia nan mempunyai keahlian berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, keahlian berkolaborasi, karakter nan kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat,” urainya.

Esti menilai reformasi pendidikan kudu bergeser dari orientasi administratif menuju pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi utama pembangunan nasional.

“Tentunya membangun kualitas SDM unggul kudu dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” tutup Esti.

Selain tantangan teknologi, Esti juga menyoroti persoalan klasik nan hingga sekarang belum terselesaikan, mulai dari sekolah rusak hingga ketimpangan akses pendidikan di wilayah tertinggal.

“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, apalagi beberapa ada korban jiwa anak-anak kita nan datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah nan rusak,” jelasnya.

“Belum lagi banyak akses alias prasarana pendidikan nan tidak dimiliki anak-anak. Setiap hari kita memandang buletin ada anak-anak nan kudu bertaruh nyawa lantaran ketiadaan jembatan alias akses jalan layak untuk ke sekolah,” tambah Esti.

Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari family kurang mampu.

Murid menyalami gurunya saat legal bihalal di SD Negeri 4 Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (9/4/2025). Foto: ANTARA FOTO/Auliya Rahman

“Dan segera wujudkan SD-SMP cuma-cuma baik negeri maupun swasta nan juga merupakan keputusan MK sebelumnya,” ucap Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

“Juga agar program jagoan nan anggarannya diturunkan agar dikembalikan seperti semula. Misalnya Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk penyediaan buku-buku nan bisa didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan daerah, termasuk 3T kudu mendapat porsi anggaran memadai,” lanjut Esti.

Esti juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik nan dinilai tetap terjadi di beragam daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), provinsi nan dikenal sebagai barometer pendidikan nasional itu tetap kekurangan sekitar 1.600 guru.

"Kita bisa bayangkan gimana parahnya kondisi di wilayah lain, terutama di wilayah 3T. Karena itu, Pemerintah tidak punya pilihan selain membuka susunan sesuai kebutuhan riil di lapangan," sebut Esti.

Putusan MK Dimaksimalkan

Di sisi lain, Esti juga menyinggung pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan memerintahkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya dijalankan lebih sigap agar ruang fiskal pendidikan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan sarana pendidikan.

“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 lantaran angan besar bagi bumi pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia),” papar Esti.

“Mulai dari perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, mahasiswa dan lain-lain. Juga agar sarana prasarana lebih memadai, kesejahteraan guru, pengajar serta tenaga pendidik nan lebih baik, merata, dan berbobot untuk semua,” lanjutnya.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan