Waka Komisi IX DPR Minta Kejagung Verifikasi 41 Nama yang Disebut Sony Sanjaya

Jakarta -

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengungkap ada 41 nama terlibat korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) saat diperiksa Kejagung sebagai tersangka di kasus tata kelola MBG. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan info tersebut kudu didalami dan diverifikasi penyidik.

"Kami menghormati proses norma nan sedang melangkah di Kejaksaan Agung dan meyakini abdi negara penegak norma bakal bekerja secara profesional, independen, serta bisa mengungkap perkara ini secara terang benderang," kata Charles kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Charles meminta agar info itu tak langsung diterima begitu saja sebelum ada pendalaman dari penyidik. Dia mengatakan jika terbukti, semua pihak nan terlibat kudu diproses sesuai norma nan berlaku.

"Informasi mengenai adanya 41 nama nan disebutkan oleh Saudara Sony Sonjaya tentu kudu didalami dan diverifikasi secara menyeluruh oleh penyidik," ujarnya.

"Apabila memang ditemukan bukti nan cukup, maka siapa pun nan terlibat kudu dimintai pertanggungjawaban sesuai norma nan berlaku," sambungnya.

Charles juga mengingatkan agar Sony Sonjaya tak sembarangan menyebut nama pihak lain tanpa bukti nan jelas. Sebab, perihal itu bisa mengganggu konsentrasi penanganan perkara.

"Di sisi lain, saya juga berambisi Saudara Sony tidak sekadar melempar nama alias membikin pernyataan nan justru mengaburkan substansi perkara nan sedang menjerat dirinya," katanya.

"Setiap info nan disampaikan kudu dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti nan sah agar betul-betul membantu penegakan hukum, bukan menjadi distraksi dari kasus nan sedang disidik," lanjut dia.

Politikus PDIP ini mengatakan nan paling krusial saat ini adalah pengungkapan tuntas seluruh pihak nan terlibat dalam dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Dia mengatakan pelaku utama maupun pihak lain kudu diungkap secara tuntas.

"Program nan menyangkut kewenangan gizi anak-anak Indonesia tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan," tuturnya.

Sebelumnya, Kuasa norma Sony, Krisna Murti, menyampaikan, dalam pemeriksaan hari ini, Sony kembali diminta interogator untuk menguraikan 26 nama pihak nan mengusulkan titik penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Krisna menyebut jumlah 26 nama tersebut berkembang menjadi 41 nama.

"Nah, dari 26 nama nan pernah kami sebut, ada satu orang pas dibuka tadi hasil chat-nya, tabelnya itu terisi sekitar, Totalnya 41 nama. Jadi totalnya sekarang bertambah jadi totalnya 41 nama," ujar Krisna kepada wartawan di gedung Jampidsus Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan, penambahan itu berangkaian adanya pihak-pihak nan meminta jatah titik SPPG nan terafiliasi dengan nama-nama sebelumnya. Dari itu, berkembang menjadi 41 nama nan diduga terkait.

"Jadi satu orang itu mempunyai tabel itu, 'Pak, ini punya ini ya, ini punya ini ya, ini ada punya Bupati ini', gitu loh. 'Ini ada punya ini, ada punya ini'. Jadi totalnya keseluruhan nama nan dari kemarin 26 ditambah dengan nan tadi, lampau ada tambahan tiga nama lagi nan disebutkan oleh Pak Soni, jadi totalnya hari ini 41 nama," lanjutnya.

(amw/idh)