Waka Komisi IX DPR Dorong Clean Air Shelters untuk Warga Terdampak Karhutla

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan pemerintah untuk menyiapkan Clean Air Shelter alias ruang perlindungan udara bersih di wilayah terdampak asap kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Ia menyoroti kasus ISPA nan melonjak akibat dari asap karhutla.

"Sebanyak 283 ribu kasus ISPA dilaporkan terjadi di tujuh provinsi terdampak karhutla, dan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita. Sementara di Palangka Raya, Indeks Standar Pencemar Udara apalagi dilaporkan sempat menembus nomor 4.000. Padahal, nomor 300 saja sudah masuk kategori berbahaya! Ini bukan lagi sekadar musibah karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!" kata Charles dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Charles mengatakan banyak rumah masyarakat nan sudah tercemar oleh polusi asap karhutla. Ia mengusulkan Clean Air Shelters disiagakan pada tempat pengungsian untuk para balita, ibu hamil, lansia hingga masyarakat dengan gangguan pernapasan.

"Inilah kenapa pemerintah kudu segera menyediakan Clean Air Shelters alias ruang perlindungan udara bersih. Kita tidak kudu membangun gedung baru. Sekolah, instansi pemerintah, dan akomodasi publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap," kata Charles.

"Fasilitas ini bisa difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara terutama family dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan," tambahnya.

Legislator PDIP ini menyinggung negara lain nan mempunyai akomodasi publik untuk perlindungan udara bersih. Ia mengatakan perlindungan kesehatan bagi rakyat tak kudu menunggu sampai api sukses dipadamkan.

"Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat nan sakit, sementara mereka tetap terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan wilayah segera memperbanyak Clean Air Shelters, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan golongan rentan lainnya," kata Charles.

"Manfaatkan akomodasi nan tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis," sambungnya.

Ia menyebut karhutla di sejumlah wilayah RI belum diprediksi kapan bakal padam seluruhnya. Kendati demikian, dia meminta pemerintah mengambil langkah nan konkret untuk penanganan.

"Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api bakal padam. Tetapi pemerintah punya tanggungjawab untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara berbisa tanpa tempat berlindung!" pungkasnya.

(dwr/gbr)