Waka Komisi IX: Ada Kelebihan 7 Ribu Titik SPPG, BGN Bakal Desain Ulang MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) bakal merancang ulang blueprint Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini dilakukan menyusul adanya temuan kelebihan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) namalain dapur MBG nan tak sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat.

Charles mengatakan, pihaknya meminta BGN melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap kreasi program nan selama ini berjalan, termasuk jumlah dapur, jumlah penerima manfaat, hingga kebutuhan anggaran.

Ia mengungkapkan, BGN saat ini tidak menambah dapur baru sembari melakukan penataan ulang program.

“Ya banyak nan menanyakan tentang nasib gimana dapur-dapur nan informasinya bakal dilakukan moratorium. Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para ketua BGN nan baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik nan tetap dalam perencanaan maupun nan sudah dalam proses pembangunan,” kata Charles kepada wartawan di sela rapat dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

“Sampai saat ini tetap sifatnya moratorium,” lanjutnya.

Charles menilai beragam persoalan nan sekarang muncul dalam program MBG berakar dari kreasi dan perencanaan awal nan dinilai kurang tepat.

Menurut dia, salah satu indikasinya adalah munculnya praktik jual-beli titik dapur serta jumlah titik nan jauh melampaui kebutuhan penerima manfaat.

“Tadi sudah disampaikan juga, ini kan sesuatu nan sudah kami sampaikan sejak awal. Bagi saya program ini sejak awal kreasi dan perencanaannya memang bermasalah. Sehingga hari ini kita memandang beragam persoalan seperti nan kita ketahui. Jual-beli titik, jumlah titik nan jauh lebih banyak dibandingkan dengan nan dibutuhkan,” ungkapnya.

“Kemarin Pak Menko Pangan, Pak Zulhas juga sudah menyampaikan ada kelebihan 7 ribuan titik. Dan di luar itu rupanya ada sekitar 13 ribu titik nan sedang dalam proses pembangunan. Jadi jika 27 ribu titik ditambah lagi dengan 13 ribu titik nan sedang dalam proses pembangunan. Maka total titik hari ini ada 40 ribu titik,” sambungnya.

Menurut perhitungannya, jumlah tersebut berpotensi menghasilkan kapabilitas jasa nan jauh melampaui kebutuhan riil penerima manfaat.

“Kalau dikalikan 3 ribu berfaedah kan sekitar 120 juta. Apakah memang ada 120 juta penerima faedah nan memerlukan MBG hari ini? Sebenarnya kan tidak, artinya mengada-ngada,” tuturnya.

Karena itu, Komisi IX DPR meminta ketua baru BGN segera menyusun kreasi baru program MBG nan lebih realistis dan sesuai kebutuhan.

“Tadi sudah kami sampaikan kepada Ibu Nanik (Kepala BGN Nanik S. Deyang) dan teman-teman di BGN untuk merancang ulang desainnya. Apakah tetap menggunakan kreasi seperti sekarang alias dikombinasi misalnya dengan dapur-dapur sekolah, school based kitchen di daerah-daerah tertentu alias seperti apa?” ujar Charles.

Menurut dia, BGN meminta waktu untuk menyusun rancangan baru tersebut. Namun DPR berambisi dalam waktu sekitar satu bulan, arah kebijakan baru program MBG sudah dapat disampaikan.

“Mereka meminta waktu, mungkin satu bulan ke depan saya belum tahu berapa lama, saya rasa dalam sebulan ini mereka sudah mempunyai rencana blueprint-nya bakal seperti apa? Mungkin bakal ada kombinasi antara dapur sekolah, antara dapur tersentralisir seperti sekarang. Tetapi nan pasti bakal ada blueprint baru dengan total jumlah penerima faedah baru dan juga anggaran nan baru,” jelas Charles.

Charles mengatakan kreasi baru tersebut nantinya tidak hanya mengatur jumlah dapur, tetapi juga menentukan siapa saja golongan nan betul-betul menjadi sasaran program MBG.

Menurut Charles, tujuan awal MBG adalah memperbaiki status gizi anak-anak dan menekan nomor stunting. Karena itu, program semestinya lebih difokuskan kepada golongan nan memang memerlukan intervensi gizi dari negara.

“Tadi saya sampaikan di dalam, jika kita merujuk pada tujuan awal dari program ini. Yaitu memperbaiki kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi nomor stunting. Artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan. Sehingga dihitung ulang saja. Baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3,” katanya.

Charles memperkirakan jumlah penerima faedah nan betul-betul memerlukan program tersebut tidak sebanyak sasaran nan selama ini digunakan pemerintah.

“Yang jika saya hitung tidak lebih dari 25 juta orang. Sehingga jika misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta. Bahkan let’s say 30 juta maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp 200 triliun. Mungkin Rp 100 triliun saja sudah cukup,” ucap Charles.

“Dan ini bakal sangat menghemat APBN kita. Dan juga penerima manfaatnya pun bakal jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang nan memang membutuhkan,” lanjutnya.

Charles juga mengakui bahwa proses refocusing penerima faedah nantinya nyaris pasti berakibat pada jumlah dapur MBG nan beroperasi.

Saat ini saja, kata dia, jumlah dapur nan sudah beraksi dinilai telah melampaui kebutuhan.

“Ya, otomatis seperti itu ya. Jadi sekarang saja dari 27 ribu sekian dapur nan sedang beraksi sudah kelebihan sekitar 7 ribu dapur. Jadi nantinya ketika ada refocusing penerima manfaat. Apalagi jika jumlahnya sesuai dengan nan saya sampaikan tadi pasti jumlah dapur bakal berkurang,” ungkapnya.

Charles menilai langkah refocusing penerima faedah dan pengurangan anggaran MBG tidak hanya krusial untuk menyelamatkan program tersebut, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi fiskal nasional.

“Tadi saya sampaikan ke teman-teman BGN nan Anda lakukan hari ini dengan melakukan refocusing, mengurangi anggaran ini bukan saja menyelamatkan program MBG. Tetapi bakal berakibat pada perekonomian, ekonomi Indonesia secara seluruh,” tutur dia.

Menurut dia, efisiensi nan dilakukan BGN dapat memberikan sinyal positif terhadap pengelolaan finansial negara.

“Ya seperti kita ketahui beberapa lembaga rating bakal segera mengeluarkan rating bagi Indonesia. Dan informasinya beberapa bakal menurunkan rating kita. Salah satunya dengan argumen lantaran disiplin fiskal nan buruk. Dengan program-program beranggaran besar seperti MBG dan lain sebagainya,” ujarnya.

Karena itu, Charles berambisi kepemimpinan baru BGN bisa melakukan reformasi menyeluruh terhadap program MBG.

“Sehingga jika ketua BGN nan baru ini bisa melakukan refocusing dan sukses membikin program ini lebih efisien dan bermanfaat. Maka dampaknya juga pasti bakal positif bagi perekonomian nasional,” kata dia.

Charles pun menyebut BGN memang tengah bersiap melakukan perombakan besar terhadap tata kelola program MBG.

“Sepertinya begitu ya. Kalau seperti nan disampaikan kepada kita, BGN bakal melakukan kreasi ulang. Melakukan kreasi ulang termasuk jumlah penerima manfaat. Dan juga penerimaan manfaatnya seperti apa,” pungkasnya.