Wacana Tutup Massal Prodi Tak Relevan Industri, DPR: Kampus Bukan Pabrik Tenaga Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai transformasi program studi (prodi) di perguruan tinggi lebih tepat dibandingkan penutupan massal, seperti nan diwacanakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Hetifah menegaskan, perguruan tinggi tidak boleh dipandang semata sebagai pemasok tenaga kerja. Menurutnya, kebijakan mengenai prodi kudu dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berbasis kajian akademik nan kuat.

"Setiap kebijakan mengenai prodi kudu berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan pengetahuan dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin.

Ia menjelaskan, prodi nan dinilai kurang relevan semestinya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi wilayah dan kebudayaan lokal.

Menurut Hetifah, orientasi efisiensi nan berlebihan justru berisiko mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Karena itu, dia mendorong pertimbangan prodi dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.

"Jika penyesuaian kudu dilakukan, maka wajib disertai masa transisi nan adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," ujarnya.