Wabup Manggarai Timur Bantah Camat Ditekan BNPB soal Bantuan Gempa

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan tidak terdapat tekanan maupun pemaksaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Camat Lamba Leda Utara dalam proses penyaluran support logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi.

Hal tersebut merespon video nan memperlihatkan Camat Lamba Leda Utara Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan petugas BNPB di Pos Pelayanan Kesehatan Damer nan beredar luas di media sosial.

[Gambas:Instagram]

Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut untuk memastikan info nan berkembang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Setelah kami melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, tidak betul bahwa ada tekanan dari BNPB kepada Camat Lamba Leda Utara. Termasuk dalam proses penandatanganan buletin acara, tidak ada pemaksaan dari petugas BNPB," kata Tarsisius dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Tarsisius menyampaikan kehadiran personel BNPB di Manggarai Timur merupakan bagian dari penanganan bencana. Khususnya untuk memastikan support logistik nan dikirimkan pemerintah pusat dapat diterima oleh masyarakat terdampak.

Ia menerangkan support dari pemerintah pusat disalurkan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 12 kecamatan terdampak. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kemudian mengoordinasikan penerimaan dan pengedaran support melalui posko utama wilayah nan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

"Logistik dari pemerintah pusat diserahkan melalui posko utama nan ada di daerah. Dari sana kemudian dilakukan koordinasi untuk memastikan support bergerak ke wilayah-wilayah nan membutuhkan," ucap dia.

Kata Tarsisius, pemerintah wilayah juga telah membentuk petugas nan bertanggung jawab terhadap pembagian dan pengedaran logistik. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan support dapat dipantau dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia pun menegaskan penanganan musibah memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan seluruh unsur nan terlibat. Karenanya, setiap persoalan nan muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam situasi musibah seperti sekarang, semua pihak tentu mempunyai tekanan dan tanggung jawab nan besar. Tetapi nan paling krusial adalah gimana kita menjaga komunikasi dan koordinasi agar support dapat segera diterima oleh masyarakat nan membutuhkan," tutur dia.

Sementara itu, Inspektur III BNPB, Kombes Deden Nurhidayatullah nan ditugaskan sebagai PIC penanganan musibah di Manggarai Timur juga membantah soal dugaan pemaksaan tersebut.

Ia menjelaskan, sistem serah terima support pada tingkat kecamatan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah wilayah melalui BPBD. BNPB menyerahkan support sampai pada posko BPBD, sementara proses pengedaran berikutnya dilakukan oleh BPBD wilayah sesuai sistem nan berlaku.

"Dalam penanganan bencana, kami memahami pentingnya komunikasi nan baik di lapangan. Kami datang untuk memastikan support tersalurkan dan kebutuhan masyarakat terpantau. Kami tidak pernah melakukan pemaksaan dalam proses penandatanganan buletin acara," kata Deden.

Lebih lanjut, Deden menyebut sejak awal BNPB telah melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah untuk mendukung kelancaran penanganan bencana.

"Dalam kondisi seperti ini, prioritas kami adalah memastikan support tetap bergerak menuju masyarakat nan membutuhkan. Ketika akses kendaraan besar terkendala, kami mencari pengganti agar logistik tetap dapat dikirimkan secara bertahap," ujarnya.

(dis/isn)