Utang Pemerintah Tembus Rp 9.920 T per Akhir Maret 2026, Rasio 40,75% PDB

Posisi utang pemerintah sudah nyaris mendekati Rp 10.000 triliun. Hingga 31 Maret 2026, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah sudah mencapai Rp 9.920,42 triliun.

Dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, dengan jumlah tersebut rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 40,75 persen.

“Pemerintah mengelola utang secara jeli dan terukur untuk mencapai portofolio utang nan optimal dan mendukung pengembangan pasar finansial domestik,” tulis DJPR dalam laman tersebut, Minggu (10/5).

Terkait komposisi, jumlah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Total utang dari SBN adalah Rp 8.652,89 triliun. Sedangkan total utang nan berasal dari pinjaman sudah mencapai Rp 1.267,52 triliun.

“Komposisi utang pemerintah kebanyakan berupa instrumen SBN nan mencapai 87,22 persen,” lanjut keterangan laman itu.

Meski demikian, total utang pemerintah tersebut tetap berada di bawah patokan nan bertindak mengenai pemisah rasio utang terhadap PDB. Saat ini, perihal itu diatur dalam UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam patokan tersebut, rasio utang pemerintah maksimal adalah 60 persen dari PDB.

Terkait SBN, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut dia bakal meluncurkan Bond Stabilization Fund (BSF) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara.

Kebijakan ini disebut bakal mulai dijalankan dalam waktu dekat, seiring dengan meningkatnya tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini diambil di tengah tren kenaikan yield obligasi pemerintah sejak awal tahun.

Purbaya menilai lonjakan yield nan cukup sigap dapat berakibat pada nilai obligasi nan menurun, sehingga berpotensi memicu tekanan di pasar, terutama dari penanammodal asing.