Usai Putusan MK, Komisi X Usul Anggaran Pendidikan untuk Naikkan Gaji Guru

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan anggaran pendidikan nan kembali setelah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari pos pendidikan digunakan untuk menuntaskan beragam kebutuhan dasar pendidikan. Salah satunya, untuk meningkatkan penghasilan dan tunjangan guru.

Lalu mengatakan pihaknya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan. Menurutnya, anggaran nan nantinya kembali ke sektor pendidikan perlu diarahkan untuk memperkuat program-program dasar pendidikan.

“Ya jadi dengan adanya putusan MK itu, tentu kami di Komisi X pertama menyambut baik. nan kedua, tentu kudu mulai kita pikirkan pengedaran anggaran MBG nan kembali ini. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar pengedaran anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).

Lalu menyebut kenaikan penghasilan pembimbing menjadi salah satu perihal nan perlu menjadi prioritas. Ia menilai kesejahteraan pembimbing perlu mendapat perhatian.

“Contoh, penghasilan guru. Ini betul-betul kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya kemauan kuat untuk meningkatkan penghasilan guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang pembimbing juga kudu diperhatikan. nan kedua, sarana prasarana. Kami sangat menghargai, sangat mengapresiasi pemerintah hari ini melakukan revitalisasi satuan pendidikan,” ujarnya.

Selain penghasilan guru, Komisi X juga mengusulkan anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.

“Nah ini tidak hanya sampai tahun 2026, 2027 juga kami usulkan apalagi sampai 2029. Nah kemudian nan ketiga digitalisasi pendidikan. Itu juga menjadi perihal nan sangat krusial, nan sangat krusial dalam rangka perbaikan mutu dari siswa-siswi kita. Nah kami sorong arahnya ke sana, termasuk peningkatan penghasilan dan kesejahteraan dosen. Ini juga penting,” tutur Lalu.

Ia berambisi anggaran nan tidak lagi digunakan untuk MBG dari pos pendidikan nantinya betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di sektor pendidikan.

Lalu menyebut, berasas postur anggaran pendidikan 2026, terdapat sekitar Rp 238 triliun nan selama ini tercantum dalam anggaran pendidikan. Ia mengatakan nomor tersebut dapat menjadi gambaran besaran anggaran nan berpotensi kembali setelah anggaran MBG tidak lagi dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

“Kalau kita memandang postur anggaran 2026 hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, jika misalnya betul MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu,” jelasnya.

Menurut Lalu, anggaran tersebut dapat membantu mengatasi persoalan kekurangan pembimbing nan tetap terjadi di beragam daerah. Ia menyebut Indonesia saat ini tetap kekurangan lebih dari 560 ribu guru.

“Nah, jika sekitar itu, maka nan bisa kita atasi, satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560.000 lebih pembimbing se-Indonesia ini. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar lain, penghasilan dan tunjangan pembimbing ini. Gaji dan tunjangan pembimbing ini juga kudu di perhatikan,” ucapnya.

Lalu juga berambisi rencana peningkatan penghasilan dan tunjangan pembimbing dapat disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Nota Keuangan & RAPBN 2027 pada Jumat (14/8).

“Dan ini mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota finansial beliau. di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah bakal meningkatkan penghasilan dan tunjangan guru. Besarannya berapa? Ya tentu kita bakal obrolan menyesuaikan dengan fiskal negara kita nanti,” kata Lalu.

“Kami belum tahu hari ini, tetapi angan kami di Komisi X itu juga bakal disampaikan oleh Bapak Presiden, ya,” lanjutnya.

Lalu menilai peningkatan kesejahteraan pembimbing krusial dilakukan sebagai corak penghargaan terhadap pengabdian para tenaga pendidik.

“Ya jadi saya berambisi pengabdian tanpa tulus dari guru, minta maaf, pengabdian nan tulus dari guru-guru kita ini, juga betul-betul bisa dihargai oleh pemerintah. Kami sangat setuju tukin TNI dinaikkan, kami sangat setuju penghasilan pengadil dinaikkan, tetapi kami bakal lebih setuju lagi jika penghasilan pembimbing juga ikut naik, gitu,” pungkasnya.