Usai Australia, RI Bidik Ekspor Pupuk ke India hingga Brasil

Indonesia telah mengekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp 7 triliun. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai capaian itu menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global.

Setelah Australia, Amran mengungkapkan pihaknya mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berkeinginan meminta ialah Filipina, Brasil, Bangladesh, dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara nan berkeinginan pupuk urea dari Indonesia. Ini nan kita syukuri dan banggakan,” ungkap Amran melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/5).

Amran menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beragam kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, kata Amran, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima faedah hingga sekitar 160 juta orang nan mengenai langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan nilai pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Di saat ada geopolitik bumi memanas, Indonesia alhamdulilah nilai pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi, ”ujar Amran.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 patokan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengedaran pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih sigap diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi sistem subsidi pupuk nasional dengan menghapus beragam komponen inefisiensi seperti untung bahan baku, beban kembang bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan bisa menghemat hingga Rp 14 triliun, sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Pemerintah juga mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama nan royal daya menjadi akomodasi baru nan lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapabilitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar untuk mendukung kebutuhan biodiesel, serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran.