Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha Hari Ini, Ada 88 Titik Pemantauan

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia bakal menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah alias penetapan Idul Adha pada hari ini, Minggu (17/5). Pelaksanaan sidang isbat tersebut bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H.

Sidang isbat bakal berjalan di Auditorium HM Rasjidi, instansi jasa Kementerian Agama, Jakarta. Rangkaian aktivitas dibagi menjadi tiga sesi.

Sesi pertama berupa seminar posisi bulansabit awal Zulhijjah 1447 H nan digelar pukul 16.30 WIB dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H bakal dilaksanakan pukul 18.00 WIB alias setelah salat Magrib secara tertutup.

Adapun hasil sidang isbat bakal diumumkan melalui konvensi pers pada pukul 19.00 WIB.

Persiapan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H sebelumnya dibahas dalam Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatulhilal berbareng jejeran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia secara daring pada 5 Mei 2026.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan koordinasi lintas lembaga menjadi bagian krusial untuk memastikan penyelenggaraan rukyatulhilal melangkah baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pelaksanaan rukyatulhilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pihak mengenai perlu terus diperkuat,” ujar Arsad.

Ia menjelaskan, rukyatulhilal awal Zulhijjah tahun ini dilakukan di 88 titik pemantauan nan tersebar di beragam wilayah di Indonesia. Seluruh titik tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan sidang isbat hari ini.

Menurut Arsad, pemerintah tetap mengedepankan sistem sidang isbat sebagai forum musyawarah berbareng dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

“Pemerintah mempunyai dasar kalkulasi astronomi dan kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun sebelum diumumkan kepada masyarakat, seluruh info dan masukan dibahas berbareng dalam sidang isbat agar keputusan nan dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama,” katanya.

Arsad menambahkan, PMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat menjadi landasan krusial dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah.

Menurut dia, izin tersebut mempertegas sidang isbat sebagai forum resmi pemerintah nan melibatkan beragam unsur, mulai dari ormas Islam, master falak, akademisi, hingga lembaga negara terkait.

Ia juga mengapresiasi jejeran wilayah nan tetap mempersiapkan penyelenggaraan rukyatulhilal secara ahli di tengah efisiensi anggaran.

“Semangat pelayanan kepada umat kudu tetap dijaga melalui kerjasama dan gotong royong lintas lembaga,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah wilayah turut melaporkan kesiapan penyelenggaraan rukyatulhilal.

Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, misalnya, menyampaikan bahwa rukyatulhilal bakal dipusatkan di observatorium Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, serta unsur ormas Islam.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Kalimantan Utara melaporkan penyelenggaraan rukyatulhilal bakal dilakukan di Kota Tarakan dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan beragam unsur masyarakat.

Di sisi lain, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat memastikan pemantauan bulansabit tetap dilakukan di Kabupaten Mamuju meski digelar secara sederhana.

Laporan kesiapan juga disampaikan sejumlah wilayah lain seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan beragam wilayah di area timur Indonesia. Mayoritas wilayah disebut telah berkoordinasi dengan BMKG dan Pengadilan Agama setempat guna memastikan penyelenggaraan rukyatulhilal melangkah lancar dan tertib.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ismail Fahmi, jejeran Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kabid Urais/Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia, perwakilan BMKG, serta tim pelaksana rukyatulhilal di beragam daerah.