Update Kasus Ekspor POME, 11 Tersangka Segera Disidang

Kasus ini bermulai dari kebijakan pemerintah pada periode 2020 hingga 2024 nan mengatur pembatasan dan pengendalian ekspor CPO guna menjaga kesiapan minyak goreng dalam negeri serta menstabilkan nilai di pasar.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui sistem Domestic Market Obligation (DMO), persetujuan ekspor, serta pengenaan bea keluar dan pungutan sawit (levy).

Dalam izin tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional nan masuk dalam pengelompokkan HS Code 1511 tanpa membedakan kadar masam alias Free Fatty Acid (FFA). Karena itu, seluruh jenis CPO, termasuk nan mempunyai kadar masam tinggi, tetap tunduk pada patokan pembatasan ekspor dan tanggungjawab kepada negara.

Namun dalam praktiknya, interogator menemukan adanya dugaan manipulasi pengelompokkan komoditas ekspor. CPO berkadar masam tinggi alias High Acid CPO disebut sengaja diklaim dan diperlakukan sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) maupun Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan HS Code 2306 nan semestinya diperuntukkan bagi residu alias limbah padat.

Melalui skema tersebut, komoditas nan sejatinya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO sehingga terhindar alias mendapatkan keringanan dari beragam tanggungjawab nan telah ditetapkan negara.

Penyidik menduga para tersangka tidak hanya mengetahui adanya ketentuan norma nan berlaku, tetapi juga berkedudukan aktif dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan sistem nan menyimpang tersebut berlangsung.