Upbit Hadapi Dinamika Regulasi, Berharap Ada Solusi Berkelanjutan

CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi mengatakan pihaknya telah mengusulkan dua opsi ke OJK untuk menjembatani kepentingan izin dan keberlanjutan bisnis.(Dok. Upbit Indonesia)

DI tengah ketatnya pengawasan industri mata uang digital pascaberalihnya kewenangan ke OJK, PT Upbit Indonesia, salah satu exchanger berizin resmi, tengah menghadapi tantangan besar. Selama tiga minggu terakhir, situs dan aplikasi mereka tidak dapat diakses, menyisakan 65 ribu pengguna aktif dalam ketidakpastian.

CEO Upbit Indonesia, Resna Raniadi, mengakui bahwa situasi ini sangat berat, baik bagi perusahaan maupun penggunanya. Namun, dia lebih memilih untuk konsentrasi mencari jalan keluar nan setara dan berkelanjutan. 

"Kami tidak mau menyalahkan siapa pun. Tapi kami berambisi ada solusi nan tidak hanya memenuhi regulasi, tapi juga menjaga keberlangsungan usaha. Kami mau Upbit Indonesia terus eksis di tahun-tahun ke depan," ujar Resna di Jakarta, Jumat (5/6).

Menjaga kepatuhan, juga kelangsungan bisnis
Upbit Indonesia telah mengantongi izin resmi dari OJK sejak Maret 2025. Namun, dalam proses audit lanjutan, regulator mengusulkan sejumlah syarat baru, seperti pemisahan prasarana digital dari entitas dunia Upbit di Korea, Thailand, dan Singapura.

Resna memahami semangat di kembali kebijakan itu, ialah kedaulatan info dan perlindungan konsumen. Namun, dari sisi bisnis, implementasinya tidak sederhana. 

"Kami menghormati regulator. Tapi kami juga kudu berpikir realistis. Pemisahan total berfaedah biaya operasional naik minimal 30%. Kami perlu merekrut puluhan mahir blockchain nan tetap langka di Indonesia. Ini tidak mudah. Kami berambisi ada opsi nan lebih berjenjang dan proporsional," jelasnya.

Untuk menjembatani kepentingan izin dan keberlanjutan bisnis, Upbit telah mengusulkan dua opsi ke OJK. Pertama, komitmen tertulis dari seluruh entitas Upbit dunia untuk tidak menerima pengguna asal Indonesia. Kedua, pembatasan akses berbasis IP, sehingga jasa Upbit Indonesia hanya bisa diakses dari dalam negeri, tanpa kudu memisahkan seluruh infrastruktur.

"Kami rasa dua opsi ini sudah cukup memenuhi semangat kedaulatan, tanpa kudu membebani perusahaan secara berlebihan. Kami tetap menunggu respons dari OJK dan berambisi ada titik temu," kata Resna.

Kekhawatiran soal ketimpangan ekosistem
Resna juga menyoroti kondisi ekosistem nan dinilai tetap timpang. Menurutnya, saat ini exchanger luar negeri tanpa izin tetap leluasa beraksi dengan biaya transaksi lebih rendah, sehingga berpotensi memicu capital flight. 

"Kami tidak mempersoalkan pajak alias fee. Selama ini kami patuh. Tapi jika 'medan perangnya' tidak sama, nan alim justru rugi. Kami berambisi ada level playing field nan setara bagi semua pelaku," ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak mau terjebak dalam narasi konfrontatif. "Kami hanya mau dicarikan solusi nan win-win. Karena jika upaya kami tidak sustain, ujung-ujungnya nan rugi juga konsumen dan negara."

Prioritas pada perlindungan pengguna
Di tengah pemblokiran situs dan aplikasi Upbit Indonesia, Resna mengaku prioritas utamanya saat ini adalah pengguna. Banyak dari mereka nan tidak bisa melakukan transaksi, termasuk cut loss saat nilai sedang turun.

"Kami sangat prihatin dengan nasib pengguna. Mereka nan paling terdampak. Kami berambisi ada kejelasan segera, agar mereka bisa kembali bertransaksi dengan kondusif dan nyaman," terangnya.

Upbit sendiri telah aktif melakukan literasi mata uang digital hingga ke daerah-daerah timur Indonesia, seperti Ambon, Manado, dan Gorontalo. 

Resna mengatakan, komitmen sosial ini tetap bakal dijalankan jika bisnisnya bertahan. "Kami mau membuktikan bahwa anak muda Indonesia juga bisa berkarier di Web3. Tapi tentu semua butuh ekosistem nan sehat dan berkelanjutan."

Hingga saat ini, situs dan aplikasi Upbit Indonesia tetap belum dapat diakses. Closing meeting audit dengan OJK dijadwalkan pada 12 Juni 2025. Resna berambisi ada kejelasan sebelum tanggal tersebut. 

"Kami optimistis komunikasi nan baik bakal menghasilkan solusi terbaik. Kami siap patuh, asalkan caranya masuk logika dan menjaga kelangsungan bisnis. Karena pada akhirnya, industri mata uang digital nan sehat adalah nan bisa memperkuat lama, bukan nan meninggal lantaran prosedur," ujarnya. (E-1)