UMKM Naik Kelas, Akses KUR Diperluas

UMKM PERKUAT EKONOMI: Pelaku upaya memperhatikan produk kerajinan tenun pada pameran produk UMKM lokal di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/8). Pameran UMKM Flores Timur digelar untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus m(ANTARA/Mega Tokan)

PEMERINTAH terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan pelaku upaya di area Indonesia Timur. Di sisi lain, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga tata kelola penyaluran KUR agar program pembiayaan bersubsidi tersebut betul-betul tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam corak apa pun. Masyarakat juga diminta melaporkan andaikan menemukan permintaan agunan tambahan, pungutan biaya, maupun praktik percaloan dalam proses pengajuan KUR.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1/2026.

"Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam corak apa pun tanpa pengecualian," katanya.

Riza menjelaskan, dalam penyelenggaraan KUR terdapat dua jenis agunan, ialah agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa upaya alias objek nan dibiayai melalui KUR serta keahlian debitur dalam mengembalikan pinjaman. Adapun agunan tambahan dapat berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, alias aset pribadi lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga penyalur KUR tidak diperkenankan meminta agunan tambahan untuk pembiayaan hingga Rp100 juta. Agunan tambahan baru dapat diberlakukan untuk pinjaman di atas Rp100 juta, dengan pengecualian tertentu bagi petani tebu rakyat dan penerima KUR unik sektor pertanian nan bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.

"Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa upaya nan dibiayai melalui KUR," ujarnya.

Bangun skala ekonomi
Kemudahan pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Saat menghadiri aktivitas tanam perdana jagung kemitraan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 21 Juli lalu, Riza mengatakan peningkatan produksi pangan kudu melangkah beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

"Produksi pangan bakal melangkah baik dan berkepanjangan andaikan petaninya sejahtera. Karena itu, beragam kebijakan afirmatif pemerintah kudu dimanfaatkan secara optimal agar bisa meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani," katanya.

Menurut Riza, KUR menjadi salah satu instrumen afirmasi pemerintah untuk membantu petani meningkatkan kapabilitas usaha. Selain memperoleh subsidi bunga, petani dapat mengakses KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan.

Pembiayaan di Indonesia Timur
Upaya memperluas akses KUR juga menjadi perhatian pemerintah di area Indonesia Timur. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan area tersebut tetap mempunyai ruang nan besar untuk meningkatkan akses pembiayaan umum bagi pelaku UMKM.

Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, 26 Juni lalu, Helvi mengatakan jumlah debitur KUR di nyaris seluruh provinsi area tersebut tetap relatif mini jika dibandingkan dengan total populasi UMKM.

"Hampir seluruh provinsi di area Indonesia Timur mempunyai jumlah debitur nan tetap relatif mini jika dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, tetap banyak pelaku upaya nan belum terhubung dengan pembiayaan formal," ujar Helvi.

Hingga saat itu, penyaluran KUR di area Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur UMKM. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, ialah Rp8,18 triliun, diikuti Sulawesi Tenggara Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun. Sementara Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Dari total debitur tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah sukses naik kelas alias menjadi debitur graduasi. Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi di area Indonesia Timur juga telah mencapai 68,2%, melampaui sasaran nasional sebesar 65%.

Lebih proaktif
Pemerintah menilai penyaluran tersebut tetap perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Dari 10 lembaga penyalur KUR di area Indonesia Timur, baru dua nan memenuhi sasaran minimal penyaluran ke sektor produksi, ialah BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Helvi mendorong lembaga penyalur lebih proaktif menjangkau UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor unggulan lain nan mempunyai potensi besar untuk berkembang.

"Kami membujuk seluruh lembaga penyalur untuk semakin aktif mendampingi dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di sektor-sektor produktif nan mempunyai potensi besar untuk tumbuh dan naik kelas," katanya. (E-1)