Turunkan Emisi 20,25 Juta Ton CO2e, Indonesia Raih Dana Iklim Rp 1,85 Triliun

Indonesia memperoleh pendanaan dari lembaga donor Green Climate Fund (GCF) melalui skema Results-Based Payment (RBP) sebesar USD 103,78 juta alias sekitar Rp 1,85 triliun (kurs Rp 17.863/dolar AS). Dana itu untuk mendukung upaya penanganan krisis iklim.

Hal ini sekaligus mencatatkan Indonesia sebagai negara pertama di area Asia-Pasifik nan sukses memperoleh pendanaan RBP dari GCF.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, menyatakan biaya tersebut diberikan sebagai apresiasi atas capaian Indonesia menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi rimba sebesar 20,25 juta ton CO₂e pada periode 2014-2016.

"Pemerintah Indonesia telah mendapatkan pendanaan Results-Based Payment dari GCF sebesar USD 103,8 juta sebagai apresiasi atas capaian penurunan emisi 20,25 juta ton CO₂e pada periode 2014-2016, termasuk tambahan 2,5 persen untuk faedah non-karbon," kata Joko dalam penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di Jakarta, Rabu (12/8).

Joko menjelaskan, proyek RBP REDD+ GCF terdiri dari tiga output utama. Output 1 dan Output 3 telah melangkah sejak 2021 dan berhujung pada 2025. Sementara Output 2 mulai dilaksanakan pada Agustus 2023 dan bakal berjalan hingga 2030.

Sejak mulai diimplementasikan pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, BPDLH telah menyalurkan biaya Output 2 sebesar Rp 507 miliar alias sekitar 37 persen dari total alokasi. Pendanaan tersebut digunakan untuk membangun ekosistem kerja lintas sektor nan menghubungkan pemerintah pusat hingga daerah.

Pada Rabu (12/8), BPDLH kembali menandatangani kerja sama penyaluran biaya RBP untuk 10 provinsi nan meliputi Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Kebunungan, dan Papua Selatan.

Dengan demikian, sebanyak 34 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2 dengan total komitmen mencapai Rp 761,02 miliar alias 94,8 persen dari total alokasi untuk provinsi.

Ia menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir, proyek GFC Output 2 telah mendukung sejumlah program pengelolaan rimba dan lingkungan. Di antaranya ekspansi perhutanan sosial lebih dari 2 juta hektare, fasilitasi lebih dari 40 usulan penetapan rimba adat, serta pendampingan upaya dan penyediaan perangkat ekonomi imajinatif bagi golongan perhutanan sosial.

Proyek ini juga mendukung pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), peningkatan kapasitas, hingga penyediaan sarana dan prasarana serta aktivitas patroli.

Selain itu, pendanaan digunakan untuk memperkuat 150 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 24 provinsi dan mendukung rehabilitasi rimba sekitar 3.000 hektare, mendukung penguatan Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim, serta pengelolaan sampah berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proyek telah menjangkau sekitar 1.266 desa dan 225 kabupaten.

“Kami berambisi pendanaan ini nan disalurkan melalui proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian sasaran penurunan emisi, memperkuat pengelolaan rimba lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar,” pungkas Joko.