Tunda Lelang, Pemkot Cirebon Hitung Ulang Pembiayaan Infrastruktur

Kantor Balai Kota Cirebon(MI/NURUL HIDAYAH)

PEMERINTAH Kota Cirebon memundurkan rencana lelang pengadaan peralatan dan jasa. Penyebabnya lantaran melemahnya rupiah nan disusul dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Kami memerlukan pengharmonisan dalam peraturan perundang-undangan nan mengatur mengenai eskalasi nilai untuk pembiayaan infrastruktur,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, Jumat ( 12/6).

Dia menjelaskan eskalasi alias penyesuaian nilai tidak bisa dihindari mengingat melemahnya nilai rupiah nan dibarengi dengan kenaikan nilai sejumlah peralatan seperti aspal.

Pemkot Cirebon sebenarnya telah menyusun dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan pagu nilai tertinggi. Namun kondisi nan terjadi saat ini membikin kenaikan sejumlah peralatan lebih tinggi dan di luar toleransi standar nilai sebelumnya.

“Ada beberapa nan kami sesuaikan dengan satuan harganya, seperti nilai aspal nan naik, beberapa komoditi juga naik. Ketika naiknya di luar toleransi standar nilai maka kita perlu melakukan hitung ulang,” tandas Iing.

Saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon tengah menghitung ulang untuk penyelenggaraan pengadaan peralatan dan jasa, termasuk proyek infrastuktur.  Karenanya hingga sekarang Pemerintah Kota Cirebon belum melaksanakan lelang pengadaan peralatan dan jasa.

Iing pun mengakui bahwa lelang mundur dari target. Namun, diharapkan  lelang sudah dapat digelar setidaknya sebulan mendatang.

"Mudah-mudahan separuh bulan sampai sebulan ke depan sudah bisa dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan pengharmonisan dokumen-dokumen patokan perundang-undangan tadi," tambahnya.

Di sisi lain, dia menambahkan Pemkot Cirebon hingga sekarang tetap melakukan penghematan anggaran. Dimulai   pada 1 April 2026, Pemkot Cirebon telah memberlakukan Work From Home alias Bekerja dari Rumah bagi ASN Kota Cirebon maupun pegawai BUMD setiap Jumat.

Kebijakan WFH Kota Cirebon didasarkan SE Mendagri tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya efisiensi dalam penggunaan daya dan anggaran.

Selain bekerja dari rumah, setiap Kamis, para pegawai pemerintah juga didorong menggunakan kendaraan umum alias kendaraan pribadi non BBM, seperti sepeda.

"Itu ikhtiar kami membujuk semua pihak mengurangi BBM seefisien mungkin," tegas Iing.