Trump Teken Perintah Eksekutif, Siap Pecat 8.000 PNS Bergaji Fantastis

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah pelaksana nan mempermudah pemecatan sekitar 8.000 pegawai pemerintah federal dengan penghasilan tertinggi. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah untuk merombak birokrasi federal dan memastikan aparatur negara sejalan dengan agenda pemerintahannya.

Direktur Kantor Manajemen Personalia AS, Scott Kupor, menegaskan bahwa pemerintah memerlukan pegawai nan bersedia menjalankan pengarahan dan prioritas kebijakan nan telah ditetapkan pemerintahan Trump.

"Anda boleh mempunyai pandangan politik apa pun, tetapi jika pandangan tersebut mengganggu kesediaan Anda untuk melaksanakan perintah dan pengarahan kebijakan nan sah dari pemerintah, maka kebijakan ini memberikan sistem agar orang-orang tersebut dapat diberhentikan secara efektif," ujar Kupor dalam sebuah panggilan dengan media, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/6/2026).

Perintah nan diterbitkan Gedung Putih berbareng Kantor Manajemen Personalia itu mencabut perlindungan kerja bagi sebagian besar pejabat federal senior nan dinilai mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok pegawai nan terdampak diketahui menerima penghasilan hingga nyaris US$200.000 per tahun alias setara sekitar Rp3,6 miliar per tahun (kurs Rp18.000/US$).

Langkah tersebut menunjukkan Trump tetap konsisten dalam upayanya mendisiplinkan serta menyingkirkan pegawai negeri pekerjaan nan dianggap menghalang penyelenggaraan agenda politiknya. Kebijakan ini juga menjadi kelanjutan dari reformasi birokrasi nan sempat dikaitkan dengan upaya efisiensi shopping pemerintah nan sebelumnya diawasi miliarder Elon Musk.

Trump sejak lama meyakini bahwa sebagian pegawai federal tetap menentang kebijakannya dan menjadi penghambat penyelenggaraan program-program pemerintah, termasuk selama masa kedudukan pertamanya di Gedung Putih.

Meski demikian, jumlah pegawai nan terdampak patokan baru ini tetap jauh dibawah proyeksi maksimal nan sebelumnya diperkirakan bisa mencapai 50.000 orang. Sejumlah pejabat senior pemerintahan nan ikut dalam pembahasan kebijakan tersebut menyebut Trump mempunyai kewenangan untuk memperluas cakupan aturan, namun hingga sekarang belum ada rencana segera untuk melakukannya.

Kebijakan ini juga menghadapi tantangan hukum. Pada Januari lalu, serikat pekerja federal berbareng sejumlah pihak nan mendukung mereka mengusulkan gugatan guna menghentikan penerapan patokan tersebut. Seorang pengadil federal kemudian menangguhkan proses litigasi sementara pemerintah menyelesaikan perubahan kebijakan nan sedang disusun.

(tfa/luc)

Add