Tren Higher for Longer, Dampak Ekonomi Diprediksi Mulai Tahun Depan

Konferensi pers Bank Indonesia.(MI/Ihfa Firdausya)

BANK Indonesia memperkirakan kebijakan moneter ketat bakal diambil banyak negara, apalagi bersambung untuk jangka waktu nan lebih lama (higher for longer), termasuk besarnya kesempatan penaikan kembali suku kembang di Amerika Serikat (AS) (Fed funds rate/FFR).

Menurut ahli ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, tekanan dunia tetap kuat setelah seluruh personil Federal Open Market Committee (FOMC) sepakat meningkatkan suku kembang 25 pedoman poin ke kisaran 3,75% sampai 4%. Median proyeksi suku kembang akhir 2026 dan 2027 juga dinaikkan menjadi 4,1%.

Bank Indonesia sudah merespons dengan meningkatkan BI Rate dari 4,75% pada Desember 2025 menjadi 5,75%. Pada rapat majelis gubernur (RDG) terakhir, BI mempertahankan suku kembang acuan, tetapi meningkatkan deposit facility 25 pedoman poin menjadi 5% untuk membantu stabilisasi rupiah.

Menurut Yusuf, langkah itu cukup terukur lantaran pengetatan diarahkan ke likuiditas jangka pendek tanpa langsung memberi sinyal kenaikan kembang kredit.

Namun kekhawatiran muncul mengenai potensi terhambatnya pertumbuhan ekonomi gara-gara suku kembang tinggi dalam waktu nan panjang.

Yusuf mengatakan info ekonomi saat ini memang tetap kuat. Pertumbuhan mencapai 5,45% pada semester pertama 2026, sementara angsuran perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan pada Agustus. 

"Namun, kekuatan info hari ini belum sepenuhnya mencerminkan akibat pengetatan moneter. Transmisi kebijakan biasanya memerlukan waktu empat hingga delapan kuartal, sedangkan kenaikan BI Rate baru dimulai pada Mei 2026. Dampak terbesarnya kemungkinan baru terlihat tahun depan" ungkap Yusuf saat dihubungi, Kamis (22/10).

Namun, lanjutnya, indikasi awal sudah muncul. Rata-rata kembang angsuran naik dari 8,79% pada Juni menjadi 8,86% pada Juli 2026. Perbankan juga mulai memperketat suku bunga, plafon, dan jangka waktu kredit. 

Risiko lainnya, kata Yusuf, adalah transmisi nan tidak simetris. Ketika BI memangkas suku kembang 125 pedoman poin tahun lalu, kembang angsuran hanya turun sekitar 20 pedoman poin. Sebaliknya, saat suku kembang naik, perbankan biasanya lebih sigap melakukan penyesuaian.

"Titik paling rentan berada pada konsumsi rumah tangga. Kredit investasi tumbuh 25,11%, sedangkan angsuran konsumsi hanya 5,07%. Ini menunjukkan pertumbuhan angsuran lebih banyak ditopang ekspansi korporasi, sementara rumah tangga, terutama kelas menengah nan menjadi penopang utama konsumsi, mulai menahan belanja," papar Yusuf.

Ia menyebut dampaknya bakal lebih sigap terasa pada sektor nan sensitif terhadap bunga, seperti properti, kendaraan, dan peralatan tahan lama.

Tekanan juga datang melalui jalur fiskal. Imbal hasil surat berbobot negara (SBN) tenor 10 tahun telah berada di sekitar 7,15%. 

"Jika kondisi ini bertahan, biaya kembang utang pemerintah meningkat dan ruang untuk shopping produktif menjadi lebih sempit. Jadi, pengetatan moneter tidak hanya memengaruhi angsuran dan konsumsi, tetapi juga kapabilitas fiskal pemerintah," jelas Yusuf.

Secara kasar, katanya, setiap kenaikan suku kembang 100 pedoman poin nan memperkuat cukup lama dapat mengurangi pertumbuhan sekitar 0,2 sampai 0,4 poin persentase dalam satu hingga dua tahun. Jika total pengetatan mencapai 125 sampai 150 pedoman poin, pertumbuhan ekonomi 2027 berisiko tertahan di kisaran 4,8% sampai 5%, bukan bergerak di atas 5,3%.

"Ekonomi tetap tumbuh, tetapi lajunya condong mendekati pemisah bawah proyeksi," ungkapnya.

Meski begitu, Yusuf menilai pilihan BI memang tidak mudah. Rupiah berada di sekitar Rp17.985 per dolar AS pada 20 Oktober 2026. Pelemahan nan tidak terkendali juga dapat menekan pertumbuhan melalui kenaikan biaya bahan baku impor dan beban utang kurs asing korporasi. 

"Dalam konteks ini, suku kembang tinggi merupakan biaya untuk menjaga stabilitas dan mencegah tekanan ekonomi nan lebih besar," jelasnya.

Menurut Yusuf, kuncinya terletak pada bauran kebijakan. BI perlu menjaga penyaluran angsuran produktif dan pembiayaan UMKM melalui insentif likuiditas makroprudensial.

"Pada saat nan sama, pemerintah kudu mempertahankan kredibilitas fiskal agar premi akibat SBN tidak terus melebar, sekaligus mengarahkan support kepada sektor padat karya dan daya beli kelas menengah," tandasnya. (E-4)