TransJ Bakal Kelola Transportasi Pulau Seribu, Anggota DPRD Soroti Tarif-Armada

Jakarta -

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mendukung rencana mengalihkan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan ke TransJakarta. Dia meminta rencana itu dikaji secara khusus.

"Saya apresiasi dengan langkah gubernur mengenai nantinya ada satu perihal nan memang terpusat melalui BUMD, tapi tentu itu butuh kajian khusus," kata Nova kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).

Nova meminta Pemprov DKI Jakarta dan TransJakarta mengkaji mengenai patokan public service obligation (PSO) alias subsidi untuk jasa kapal. Selain itu, Pemprov DKI juga kudu mengubah perda mengenai TransJakarta.

"Selama ini kan bahwa TransJakarta hanya pengelola BRT dan non-BRT. nan paling krusial lagi mengenai dengan pengelolaan dermaga nantinya, dermaga kan perlu dilihat lagi ini apakah dishub nan mengelola alias TransJakarta sekaligus," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti mengenai keterbatasan jumlah armada kapal nan tidak sebanding dengan jumlah penumpang nan mau berjalan ke Pulau Seribu. Nova pun beriktikad untuk segera memanggil Dishub DKI Jakarta dan TransJakarta untuk rapat bersama.

"Ke depan tentu kita kudu panggil dishub sama TransJakarta untuk kesiapan perihal ini," ujarnya.

Senada dengan Nova Paloh, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, juga mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut. Dia mau ada kesetaraan pelayanan publik nan dirasakan oleh penduduk Kepulauan Seribu, khususnya mengenai pelayanan transportasi.

"Jadi timpang sekali pelayanan transportasi di daratan Jakarta dengan di Kepulauan Seribu, padahal itu milik Jakarta juga," kata Taufik.

Meski mendukung, Taufik mempunyai sejumlah catatan kritis. Pertama mengenai tarif kapal untuk penumpang nan hendak ke Pulau Seribu alias sebaliknya tetap jauh lebih malah jika dibandingkan dengan tarif TransJakarta nan diberlakukan untuk moda transportasi di daratan Jakarta.

"Jadi saya kira tetap kudu ada subsidi, ada PSO untuk kapal nan menghubungkan daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Saya kira Rp 40 ribu-Rp 70 ribu agak kemahalan ya untuk orang Kepulauan Seribu, jika dia bolak kembali ya, misalnya kerja bolak-balik ke daratan. Soal tarif kudu diperhatikan," ucapnya.

Kedua mengenai keselamatan penumpang dan kualitas armada kapalnya, lantaran di laut ada akibat tenggelam. Menurutnya, kualitas kapal-kapal nan dikelola Dishub DKI saat ini tidak cukup bagus.

"Kemarin ketika dishub memang sedikit cuaca mendung aja, dia (kapal) tidak jalan, lantaran memang kapalnya kualitas memang tidak terlalu baik," ujar Taufik.

Ketiga mengenai kepastian agenda dan kapabilitas kapal. Keempat, pelayanannya kudu terintegrasi dengan jasa moda transportasi di daratan Jakarta.

"Jadi bisa diintegrasikan tiket dari kapal TransJakarta dengan tiket bus TransJakarta di darat alias apalagi dengan LRT/MRT, dan mikrotrans, Jaklinko," imbuhnya.

(fas/eva)