TNI Buka Suara soal Tudingan Militerisasi dalam Program Ketahanan Pangan

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas(MI/Devi Harahap)

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas membantah dugaan bahwa keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan merupakan corak militerisasi ruang sipil. Menurut dia, kehadiran TNI di sektor pangan hanya sebatas mendampingi masyarakat dan membantu pemerintah mempercepat program nasional.

“Saya mengimbau kepada semuanya, jangan buru-buru menyebut kehadiran kami di ranah sipil sebagai program militerisasi. Militerisasi sama sekali tidak,” kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (8/6).

Nas menjelaskan keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan dilakukan lantaran keterbatasan tenaga penyuluh pertanian di lapangan. Karena itu, Babinsa diterjunkan untuk membantu masyarakat mulai dari pengelolaan lahan hingga pengedaran hasil panen. “Ketahanan pangan, ngapain sih TNI di sana? Kita mendampingi,” ujarnya.

Ia menegaskan TNI tidak mengambil alih tugas Kementerian Pertanian, melainkan hanya membantu sampai masyarakat bisa menjalankan program secara mandiri.

“PPL dan tenaga pendamping kurang, setelah semuanya bisa baru dikembalikan kepada mereka, kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita nan ambil alih Kementerian Pertanian,” katanya.

Menurut Nas, masyarakat tetap menjadi pelaku utama dalam program ketahanan pangan, sementara TNI berkedudukan memberikan pendampingan dan pembekalan keterampilan.

“Yang di depan itu adalah masyarakat, kami TNI mendampingi. Mulai dari tahap pengelolaan lahan sampai panen dan pengedaran hasil panen,” ucapnya.

Ia juga mengatakan program pendampingan pertanian sebenarnya sudah lama dijalankan TNI, termasuk melalui program serap gabah berbareng petani di daerah.

Selain itu, Nas menyebut total lahan nan masuk dalam pendampingan ketahanan pangan TNI saat ini mencapai sekitar 2,5 juta hektare, terdiri dari lahan TNI, lahan pemerintah daerah, hingga lahan masyarakat.

“Kalau bicara lahan itu ada lahan TNI dan ada lahan pemerintah wilayah nan kita dampingi. Total keseluruhan nan tercatat sekarang kurang lebih 2,5 juta hektare,” katanya.

Menurut dia, Angkatan Darat konsentrasi pada produksi padi, sedangkan Angkatan Laut mengembangkan komoditas kedelai sebagai bagian dari program pangan nasional.

Nas juga menegaskan keterlibatan TNI di beragam sektor sosial, termasuk ketahanan pangan dan penanggulangan bencana, dilakukan berasas kebutuhan masyarakat dan mempunyai dasar norma nan jelas. “Yang dibutuhkan masyarakat itu bantuan, obat-obatan, penanganan, bukan debat ideologis,” ujarnya.

Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam pembangunan irigasi, jembatan, hingga program Tentara Manunggal Air nan selama ini dijalankan untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil. “Ngapain tentara bikin jembatan? Ngapain tentara urus irigasi? nan jelas kita melakukan untuk masyarakat,” katanya.

Nas menegaskan TNI tetap berpegang pada prinsip sebagai tentara rakyat dalam setiap program nan dijalankan berbareng masyarakat. “Kami adalah abdi negara negara nan dididik memegang jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional,” katanya. (Dev/P-3)