Tito Minta Rp 1 T untuk Daerah Berprestasi: Reward-Punishment Harus Imbang

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk program insentif fiskal wilayah pada tahun 2027. Anggaran tersebut untuk memberikan reward bagi pemerintah wilayah nan berprestasi.

“Tahun ini kita memang sudah bekerja untuk melaksanakan aktivitas pemberian award kepada wilayah nan berprestasi, dibagi dalam enam region dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 1 triliun, tapi kemarin kita mengalami realokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, sehingga memang berkurang,” jelas Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Karena itu, dia kembali mengusulkan agar program tersebut tetap mendapatkan support anggaran pada tahun depan.

“Oleh lantaran itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, suasana kompetitif antar daerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp 1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah,” tuturnya.

Tito menjelaskan program penghargaan kepada wilayah berprestasi sebenarnya sudah melangkah dan dibagi berasas wilayah alias regional agar kejuaraan berjalan lebih adil.

“Oh iya. Sudah, sudah dimulai, 6 kali sudah. Per region, iya. Sudah sudah 5 kali, tinggal satu kali lagi. Setelah itu kelak putaran kedua lagi, nan kita membagi-nya region. Jadi, jika pertandingan nasional enggak seri nanti. Daerah-daerah nan kuat keuangannya, pasti menang terus. Inovasinya banyak, uangnya ada. Kalau daerah-daerah nan terpinggir nan mini ya susah,” ungkap Tito.

“Makanya kita region Sumatera sudah dilaksanakan di Palembang, ya. Nah, kemudian nan kedua adalah di Kalimantan, Balikpapan. Kemudian di Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB itu satu klaster, loh. Bali saya enggak gabungin sana, lantaran jika Bali digabung situ, Bali menang terus. Bali bertanding-nya musuh Jawa. Kemarin pun banyak nan menang malah, Bali-nya. Kemudian di Mataram waktu itu. Nah, nan untuk Jawa Bali kemarin sudah dilaksanakan di Jogja. Tinggal kelak di tanggal 17, 18, 19 kemungkinan besar di Jayapura,” lanjut dia.

Tito mengatakan penilaian wilayah dilakukan berasas parameter nan terukur dan dapat diakses publik, seperti pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta keahlian wilayah dalam meningkatkan pendapatan dan pembiayaan.

“Ini batch pertama ini empat, empat nan kita pertandingkan. Dan itu angkanya pasti nomor kuantitatif nan sudah ada, mudah terbuka di BPS juga ada. Pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan dengan pembiayaan daerah, PAD terutama. Creative financing istilahnya,” tutur Tito.

Menurutnya, wilayah nan sukses menunjukkan keahlian terbaik bakal mendapatkan tambahan anggaran nan masuk ke APBD, bukan diberikan kepada kepala wilayah secara pribadi.

“Nah, itu ini angka-angka nan mudah untuk giat, kita berikan penghargaan. Tujuannya agar ada tambahan uang, 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar, nomor 1, 3 miliar, nomor 2, 2 miliar, nomor 3, 1 miliar, bukan untuk pribadi ya, kepala daerah, tapi dimasukkan tambahan APBD,” ujar dia.

Ia berambisi penghargaan tersebut dapat memacu semangat wilayah untuk meningkatkan keahlian dan menciptakan kejuaraan positif.

“Nah setelah itu ada suasana kompetitif antar mereka. Dan setelah itu ya bisa membikin semangat mereka untuk itu berkinerja. Kira-kira seperti itu,” imbuh Tito.

Tito mengungkapkan pada gelombang berikutnya, parameter penilaian dapat diperluas, termasuk kemungkinan memasukkan keahlian wilayah dalam mengelola sampah.

“Nanti gelombang keduanya nanti, muter lagi nih, kelak sampai dengan November, tiga gelombang, keenam region ini. Nah, tadi ada rumor misalnya tentang wilayah nan bisa mengelola sampah, good idea. yang, nan bisa mengelola sampah. Mungkin ada kriteria lain, jika nan pertama tadi, empat itu inflasi, pengangguran, kemiskinan, creative financing,” katanya.

“Nah, nan untuk gelombang kedua, kelak isunya beda lagi. nan gelombang keempat, ketiga kelak isunya beda lagi, sampai dengan November. Kira-kira begitu,” sambung dia.

Tito menjelaskan insentif fiskal untuk wilayah sejatinya telah lama tersedia di Kementerian Keuangan dengan nama Dana Insentif Daerah (DID).

“Nah, kita harapkan tahun depan juga dialokasikan angka. Sebetulnya alokasi insentif fiskal ini, namanya dulu, namanya biaya insentif daerah. Sekarang istilahnya menjadi insentif fiskal. Itu selama ini ada di Kementerian Keuangan. Angkanya saya tahu lebih kurang 3, 4 triliun,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini Kemendagri lebih sering berkedudukan memberikan teguran alias hukuman kepada daerah, sementara pemberian insentif berada di kementerian lain. Karena itu, dia meminta sebagian anggaran insentif fiskal dapat dikelola Kemendagri.

“Jadi kita kan enggak lezat nih, Kemendagri neken terus, kadang-kadang memberi punishment, reward-nya hanya tropi saja. Sementara nan memberikan insentif fiskal-nya, Kementerian Keuangan,” kata Tito.

“Jadi saya waktu itu menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, tolonglah sebagian diserahkan kepada Kemendagri nan mengadakan acaranya, agar saya nggak mukul-mukul terus nih kepada kepala daerah, marah kelak kepala wilayah sama saya. Jadi kasih, jangan stick saja. Beri kami juga hadiah, agar kami bisa memberikan insentif kepada wilayah agar wilayah juga bisa, ya, loyal juga kepada, dengerin Kemendagri,” tambahnya.

Tito mengungkapkan usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Kementerian Keuangan nan menyetujui pemindahan sebagian anggaran insentif fiskal ke Kemendagri untuk disalurkan kembali kepada daerah.

“Nah, sehingga waktu itu Kementerian Keuangan menyetujui memindahkan 3 alias 4 triliun dari insentif fiskal nan siap disiapkan mereka, dipindahkan ke Kemendagri. Bukan untuk kepentingan Kemendagrinya, untuk daerah. Tapi kan kelak kan, imbanglah, Kemendagri bisa ya, daerah-daerah nan babil kita bisa pukul dikit, tapi juga kita juga kasih bingkisan juga nan bagi nan bagus, gitu loh. Reward and punishment nan imbang,” pungkasnya.