Tito Minta Purbaya Segera Cairkan Dana buat Pemda

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah wilayah (Pemda). Tito mengatakan pencairan DBH ini perlu dilakukan untuk membantu wilayah nan mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam memenuhi shopping pegawai.

"Kita minta kepada Menteri Keuangan agar DBH nya bisa dibayarkan untuk membantu wilayah itu menutupi shopping pegawainya," ujar Tito di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Awalnya, Tito menyampaikan pertemuan dengan Purbaya ini membahas sejumlah isu, di antaranya soal disiapkannya skema pemberian tambahan biaya (top-up) kepada pemerintah wilayah (Pemda) nan mengalami kesulitan finansial untuk shopping pegawai.

Tito menjelaskan skema top-up ini bakal diberikan jika Pemda tersebut sudah melakukan efisiensi dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat telah dibayarkan, namun finansial daerahnya belum cukup untuk menutupi penghasilan pegawai.

"Kita nggak mau memberikan angan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya nggak mau melakukan efisiensi," ujarnya.

Tito mengatakan langkah pemberian skema top-up dilakukan agar tidak ada pegawai nan dirumahkan lantaran kondisi finansial wilayah seret.

"Kita juga sudah sampaikan juga kepada Pak menteri Keuangan, ada beberapa wilayah terutama nan paling urgent adalah masalah shopping pegawai. Saya sudah menyampaikan penyataan bahwa tidak ada opsi untuk, tidak boleh ada opsi untuk merumahkan alias tidak bayar pegawainya," ujar Tito.

Oleh karenanya, Tito menyampaikan pemda kudu terlebih dulu melakukan efisiensi shopping nan ada. Pasalnya kata Tito, dari persoalan nan beberapa waktu terjadi di Kota Tidore dan pihaknya menurunkan tim untuk melakukan evaluasi, tetap ditemukan sejumlah pos shopping operasional nan dapat dihemat.

"Jadi formulanya ya pertama, wilayah juga kudu melakukan efisiensi. Jangan sampai mengatakan kurang saja, tapi enggak. Sementara shopping operasional pegawainya berlebihan, pemeliharaan, perawatan berlebihan. Di beberapa wilayah kita lihat seperti itu," ujarnya.

Ia juga mendorong Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah orang untuk bayar pajak. Dengan begitu, shopping pegawai bisa ditutupi dengan pendapatan daerahnya.

"Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan dan kemudian DBH nya juga nggak cukup alias tidak ada. Nah, ini nan dibantu dengan top-up. Itu nan kami bicarakan tadi," kata Tito.

Saat ditanya soal berapa besaran biaya nan bakal di top-up pemerintah pusat ke pemda, Tito tidak mau membeberkan perihal tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya dan Kementerian Keuangan tetap melakukan rekonsiliasi info untuk menentukan wilayah nan betul-betul membutuhkan.

"Ya ada nanti, tapi kita nggak sampaikan sekarang. Sebelum kita melakukan rekonsiliasi antara dua Dirjen ini," katanya.

(hrp/fdl)