Tito Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala wilayah mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 nan digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6).

Tito mengatakan info nan didapat dari sensus sangat penting.

"Dengan data, berbasis info kita bisa membikin kebijakan. Makin info makin jeli maka kebijakan juga bakal makin baik," kata Tito dalam keterangan tertulis.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh info nan menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif.

Data tersebut bakal menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun beragam kebijakan di bagian ekonomi. Karena itu, support Pemda dibutuhkan agar penyelenggaraan sensus dapat melangkah optimal.

Program ini juga bakal memberikan faedah besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda bakal mempunyai info nan jeli untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan info dilakukan oleh petugas BPS nan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

"Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu berfaedah untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk mengerti tentang situasi ekonomi di daerahnya," ujar Tito.

Secara unik Tito mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di wilayah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan SEB ini menjadi landasan bagi wilayah untuk memperoleh info ekonomi nan selama ini belum dapat dijangkau secara optimal.

Ia mencontohkan, info ekonomi di sejumlah area ekonomi unik nan ditetapkan pemerintah pusat nantinya dapat diakses oleh daerah. Kehadiran info tersebut bakal melengkapi pedoman info nan telah dimiliki Pemda.

Sebaliknya, andaikan support terhadap penyelenggaraan sensus tidak optimal, info nan dihasilkan berpotensi kurang akurat. Kondisi ini dapat merugikan wilayah lantaran tidak memperoleh gambaran riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya.

"Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis gimana untuk melakukan agar aktivitas sensus ini di wilayah masing-masing hasilnya optimal," kata Tito.

Usai penandatanganan SEB Amalia menyerahkan sampul tentang sinergi penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen berbareng dalam memperkuat kerjasama untuk menghasilkan info nan jeli dan berkualitas.

(tim/sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]