Tito Luruskan Informasi Penanganan Jembatan Enang-Enang di Aceh

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah telah menangani persoalan akses di area Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Tito meninjau langsung letak tersebut menyusul beredarnya info bahwa masyarakat membangun jembatan secara berdikari lantaran dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah.

Dalam peninjauan tersebut, Tito nan juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera berbincang langsung dengan masyarakat.

Setelah berbincang dengan masyarakat dan meninjau lokasi, dia mendapati bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan lama nan tidak hancur saat diterjang banjir bandang. Namun, kerusakan terjadi pada tanah penyangga nan ambles sehingga membikin struktur jembatan menjadi miring dan berisiko digunakan.

Menurut Tito, Balai Pekerjaan Umum (PU) setempat sebenarnya telah lebih dulu datang dan melakukan penanganan.

Namun, perbedaan pandangan muncul lantaran masyarakat mau tetap menggunakan jalur tersebut, sedangkan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai kondisi tanah tetap labil dan berpotensi membahayakan pengguna.

"Karena dia memandang bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujarnya saat menerima support lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/7).

Balai Kementerian PU tersebut meminta masyarakat menggunakan jalan alternatif. Namun, masyarakat menganggap bahwa jalan pengganti tersebut membikin mereka kudu memutar jauh, ditambah kondisi jalan nan berlubang. Karena itu, masyarakat tetap mau menggunakan jembatan lama tersebut.

Masyarakat kemudian membikin akses sementara pada bagian nan ambles agar dapat dilalui kendaraan. Namun, Balai tersebut menyampaikan tidak berani menanggung akibat andaikan jembatan itu kembali digunakan.

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," ujarnya.

Melalui mediasi nan dilakukan Satgas PRR, disepakati bahwa jembatan lama bakal dipertahankan dengan memperkuat strukturnya sebagai solusi sementara.

Ia menyebut bahwa jembatan tersebut susah diperbaiki seperti sedia kala. Karena itu, hanya kendaraan roda dua dan kendaraan ringan nan diizinkan melewati jembatan tersebut.

"Intinya jembatan nan [lama] ini, ini susah untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya.

Pada saat nan sama, lanjut Tito, pemerintah bakal membangun jembatan baru nan lebih kokoh. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki jalur pengganti nan memutar serta membangun jembatan pendukung nan mulai dikerjakan pada Juli 2026.

Tito meluruskan bahwa persoalan nan terjadi bukan lantaran kurangnya perhatian pemerintah, melainkan adanya perbedaan pendapat mengenai aspek keselamatan penggunaan akses di letak terdampak bencana.

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.

(inh)

Add as a preferred
source on Google