Tito Ingatkan Gubernur hingga Bupati: Jangan Ada Lagi Honorer!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti agar pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer.

Pasalnya, rekrutmen tenaga honorer ini dapat memberatkan shopping pegawai pemerintah daerah, terutama bagi wilayah nan kekuatan fiskalnya lemah namalain tetap berjuntai pada transfer ke wilayah (TKD). Tito menyayangkan banyak honorer berasal dari 'bawaan' pejabat di pemerintah wilayah dan umumnya, mereka tidak kompeten.

"Honorer sudah dimoratorium apalagi kepala wilayah tidak boleh ada rekrutmen baru. Kalau tenaga seperti pembimbing dan tenaga kesehatan, itu tetap bermanfaat. Masih oke di masa lalu, tapi untuk nan tenaga manajemen sering kali tidak kompeten, tidak mempunyai kapabilitas, mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya," paparnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Honorer bawaan ini kerap membebani fiskal wilayah lantaran jumlahnya terus membesar. Setelah menumpuk, Tito mengatakan banyak honorer nan meminta kenaikan status menjadi PNS dan PPPK alias ASN.

Ramai dari mereka melakukan demonstrasi. Ini membikin pemerintah wilayah akhirnya mengakomodir permintaan mereka.

"Demonya banyak di tempat Bu Rini (MenPANRB), kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi, akhirnya menjadi beban. Akhirnya disepakati dibiayai dengan APBD," ujarnya.

"Dengan segala hormat, pada forum nan baik ini, rekan-rekan pemerintah wilayah jangan ada lagi dulu, apa itu namanya, penambahan honorer," tegas Tito.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]