Tiga Dekade Reformasi, Ibas Soroti Kesinambungan Pembangunan

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membujuk seluruh komponen bangsa merefleksikan perjalanan tiga dasawarsa reformasi. Refleksi ini krusial untuk memastikan sistem ketatanegaraan bisa menjawab tantangan menuju Indonesia Maju 2045.

Pesan ini disampaikan Ibas saat berbincang dengan PUSaKO Universitas Andalas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9). Pertemuan tersebut secara unik membahas hasil kajian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX berjudul 'Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi'.

Ibas menilai reformasi telah membawa perubahan esensial dalam kehidupan ketatanegaraan. Namun, capaian tersebut perlu dikaji lebih jauh untuk memastikan kekuasaan betul-betul menghasilkan keadilan bagi rakyat.

"Konstitusi bukan sekadar teks hukum. Konstitusi adalah arah dan kompas kehidupan bernegara nan menentukan gimana kekuasaan dijalankan, gimana rakyat dilindungi, dan ke mana arah bangsa ini hendak dibawa," ujar Ibas pada keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Ia turut menyoroti pentingnya arah pembangunan jangka panjang agar tidak mandek. Sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, pangan, hingga transformasi digital dinilai sangat memerlukan kesinambungan.

"Kita tentu mau mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kita pikirkan gimana pembangunan jangka panjang dapat terus melangkah melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik," kata Ibas.

Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh sebatas menjadi ruang bagi pemerintah alias partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, hingga masyarakat sipil wajib dilibatkan secara aktif.

"Kita patut berterima kasih lantaran hari ini kita tetap bebas berpikir dan menyampaikan beragam perihal secara terbuka. Dengan kepintaran dan pendidikan nan kita miliki, kita bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan gimana Indonesia ke depan," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dilakukan secara sangat hati-hati. Kajian komprehensif sangat dibutuhkan sebelum melangkah lebih jauh menetapkan kebijakan.

"Jika diperlukan landasan konstitusional, tentu kudu dipikirkan secara matang. Begitu pula siapa nan menyusun hadapan tersebut dan gimana mandat MPR dalam prosesnya. Semua ini memerlukan kajian nan mendalam dan partisipasi luas," imbuhnya.

Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh sebatas menjadi ruang bagi pemerintah alias partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, hingga masyarakat sipil wajib dilibatkan secara aktif.

"Kita patut berterima kasih lantaran hari ini kita tetap bebas berpikir dan menyampaikan beragam perihal secara terbuka. Dengan kepintaran dan pendidikan nan kita miliki, kita bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan gimana Indonesia ke depan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura turut menyoroti keberlanjutan arah pembangunan di tengah dinamika pergantian kekuasaan.

"Konfigurasi politik tidak ada agunan juga produk hukumnya bakal terus bisa dipertahankan," tutur Charles.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Benny K Harman menambahkan konstitusi pada dasarnya sudah menjadi hadapan negara. Prinsip-prinsip tersebut sejatinya hanya perlu diimplementasikan secara konsisten.

"Masalah bangsa kita selama ini sumbernya bukan lantaran tidak ada PPHN," tegas Benny.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan memandang rumor ketatanegaraan tersebut sangat sejalan dengan agenda Partai Demokrat untuk memajukan ekonomi dan menjaga demokrasi. Tantangan terbesarnya sekarang berfokus pada pemerataan hasil pertumbuhan.

"Dengan APBN sekitar Rp4.000 triliun, tantangan kita adalah gimana memastikan ekspektasi masyarakat nan semakin tinggi dapat dijawab dengan baik. Masyarakat semakin pandai dan semakin sigap mendapatkan informasi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan juga kudu dapat dirasakan secara bersama-sama," urai Ibas.

Ia menekankan seluruh pembahasan mengenai konstitusi, demokrasi, maupun arah pembangunan dipastikan kudu bermuara pada tujuan nan sama.

"Kita mau kerakyatan terus berkualitas, pemerintahan melangkah efektif, negara norma tetap tegak, dan pembangunan berjalan berkesinambungan. Generasi muda kudu dapat berperan-serta dan menikmati hasil pembangunan. Pada akhirnya, seluruh upaya ini kudu bermuara pada kesejahteraan nan lebih merata," tegasnya.

Ibas pun membujuk seluruh komponen bangsa untuk terus membangun perbincangan produktif demi mencari kreasi negara terbaik di masa depan.

"Semuanya kudu kita bangun berbareng agar Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera," pungkas Ibas.

(akn/ega)