Tiba-Tiba Malaysia Diminta Reformasi, Ini Kronologi dan Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia diminta melakukan reformasi. Tak main-main, ini diteriakkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut OECD, Malaysia perlu melakukan sektor di pendidikan agar daya saing ekonomi Kuala Lumpur tetap terjaga dalam jangka panjang. Meski kemajuan ekonomi Malaysia selama beberapa tahun terakhir telah mendorong peningkatan pendapatan per kapita lebih sigap dibandingkan banyak negara di kawasan, tapi reformasi tetap dibutuhkan untuk mempertahankan laju pertumbuhan tersebut.

"Untuk mempertahankan pertumbuhan nan tinggi dan tangguh, Malaysia dapat mengoptimalkan shopping dan pendapatan publik, meningkatkan produktivitas melalui izin nan lebih mendukung persaingan, serta memperbaiki hasil pembelajaran di semua jenjang sistem pendidikan," kata Direktur Studi Negara OECD Luiz de Mello saat memaparkan

"OECD Economic Survey of Malaysia" di Putrajaya, Selasa, dikutip Rabu (29/7/2026).

Sebenarnya, OECD memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia bakal melambat menjadi 4,9% di 2026, dari 5,2% pada 2025. Tapi, PDB kembali naik menjadi 5% pada 2027.

Meski demikian, prospek tersebut dibayangi sejumlah risiko, mulai dari meningkatnya ketegangan perdagangan global, lonjakan nilai komoditas, hingga melemahnya permintaan dunia. Sementara itu, inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 2,1% pada 2026, dari 1,4% pada 2025 dan 2,3% pada 2027.

"Penguatan keberlanjutan fiskal diperlukan untuk membantu mengendalikan utang publik," kata lembaga nan berpusat di Paris itu.

"Pengalihan subsidi daya nan berkarakter menyeluruh menjadi support langsung nan lebih tepat sasaran bakal membikin penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien," tambahnya.

Selain itu, OECD menilai reformasi perpajakan, termasuk penerapan kembali pajak konsumsi dengan cakupan luas dan ekspansi pedoman pajak penghasilan orang pribadi, dapat meningkatkan penerimaan negara. Laporan itu juga merekomendasikan ekspansi program pensiun sosial berbasis uji kepantasan ekonomi untuk memperkuat perlindungan sosial di tengah tren penuaan penduduk.

Di sisi produktivitas, OECD mendorong Malaysia melonggarkan beragam halangan masuk pasar, termasuk pembatasan kepemilikan asing dan persyaratan bagi jasa digital lintas batas. Menurut lembaga tersebut, langkah tersebut bakal memperkuat posisi Malaysia dalam rantai pasok dunia sekaligus mendorong transfer pengetahuan dan penemuan di sektor ekonomi digital.

Penyetaraan BUMN & Swasta

OECD juga menilai persaingan upaya bakal semakin sehat andaikan pemerintah menciptakan perlakuan nan lebih setara antara badan upaya milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Selain itu, penghapusan berjenjang kebijakan pengendalian nilai nan digantikan dengan support nan lebih tepat sasaran dinilai dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.

Dalam sektor pendidikan, OECD merekomendasikan reformasi menyeluruh mulai dari pendidikan usia awal hingga perguruan tinggi. Lembaga tersebut menilai pendidikan prasekolah cuma-cuma dan wajib bagi anak usia tiga hingga empat tahun dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara insentif berbasis keahlian bagi pembimbing serta otonomi sekolah nan lebih besar diyakini bisa meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah.

OECD juga menilai penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja krusial untuk mengurangi kesenjangan keahlian tenaga kerja. OECD turut menyoroti tantangan perubahan suasana nan dihadapi Malaysia, termasuk meningkatnya gelombang dan intensitas banjir.

Menurut laporan itu, strategi penyesuaian suasana nan terintegrasi juga penting, termasuk penguatan info akibat iklim, ekspansi perlindungan asuransi bencana, serta peralihan dari subsidi bahan bakar fosil. Penerapan nilai karbon dan percepatan investasi daya terbarukan bakal memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus membantu menekan emisi.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]