Tertibkan 275 Hektare Tambang Ilegal di Nabire, Menhan: Tetap Lanjut meski Ada Perlawanan

Proses penertiban tambang terlarangan di Papua Tengah.(Dok. Web Kemenhan)

MENTERI Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pemerintah telah melakukan penertiban aktivitas pertambangan ilegal di Nabire, Papua Tengah, pada Kamis (22/10/2026). Hadir sebagai Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Sjafrie mengatakan perihal itu dilakukan dalam rangka memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin di area rimba lindung.

Penutupan Lahan dan Pencabutan IUP

Fokus utama penertiban ini adalah areal pertambangan emas seluas 275,36 hektar nan sebelumnya dikelola oleh PT KEL di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025, area tersebut sekarang resmi ditutup dan berada sepenuhnya di bawah penguasaan negara melalui Satgas PKH.

Langkah norma ini diperkuat dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KEL melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 20261012-01-0001 nan diterbitkan pada 12 Oktober 2026.

"Kami tetap berkomitmen dalam penyelenggaraan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan nan diberikan, tetapi dengan keutuhan persatuan nasional nan berasas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Insyaallah semuanya bakal kita selesaikan," tegas Menhan Sjafrie.

Pengelolaan oleh BUMN

Di kesempatan nan sama, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menjelaskan bahwa lahan nan telah diambil alih tidak bakal dibiarkan terbengkalai. Pemerintah berencana menyerahkan pengelolaan area tambang tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai tanda penguasaan fisik, Satgas PKH telah memasang plang penertiban di area operasional. Dengan pemasangan tersebut, negara secara resmi melarang pihak manapun untuk menguasai, memindahtangankan, alias melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin di area tersebut.

Dalam agenda tersebut, Menhan didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf. Turut datang pula Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamenhan RI Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, serta CTO Danantara Sigit Puji. (Ant/H-3)