3 hari yang lalu
Gencatan Senjata AS dan Iran hancurkan tiga pilar pekerjaan politik Benjamin Netanyahu. PM Israel sekarang terjebak antara konfrontasi dengan sekutu alias tunduk pada musuh.(AFP)
KESEPAKATAN gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sekarang menjelma menjadi mimpi jelek politik bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keputusan ini dinilai menghancurkan tiga pilar utama pekerjaan politik Netanyahu sekaligus menjebaknya dalam dilema keamanan baru nan pelik, hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum Israel.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin nan selama ini mencitrakan diri sebagai sosok nan paling bisa "menyetir" Washington sekarang justru disingkirkan secara terang-terangan oleh sekutu utamanya? Lebih jauh lagi, Netanyahu nan menjadikan perlawanan terhadap Iran sebagai pusat kebijakan keamanannya, sekarang kudu memandang Teheran keluar dari bentrok ini dalam posisi nan bisa dibilang lebih kuat.
Pilihan nan dihadapi Netanyahu saat ini sama sekali tidak menguntungkan. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, merangkum situasi ini di hadapan Knesset (Parlemen Israel):
"Pilihannya adalah konfrontasi langsung dan merusak dengan sekutu terbesar kita, alias menyerah secara tunduk terhadap kepentingan Israel."
Kritik tajam dari Presiden AS Donald Trump, nan menyebut Netanyahu tidak mempunyai penilaian nan baik saat memerintahkan serangan ke Beirut, langsung dimanfaatkan oleh rival politiknya. Terlebih lagi, sekutu sayap kanan di kabinet koalisinya sendiri mulai memberikan tekanan berat, terutama mengenai tuntutan Iran agar gencatan senjata ini mencakup penghentian operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, menegaskan penolakannya di media sosial:
"Kesepakatan Trump tidak mengikat kita. Kita bukan bagian dari perjanjian nan tidak menjamin keamanan kita ini."
Di sisi lain, personil parlemen dari partai Likud, Ariel Kallner, menyatakan, "Israel bakal terus melindungi dirinya sendiri." Namun, dia enggan merinci apakah itu berfaedah serangan bakal tetap dilanjutkan. "Kami bakal melakukan apa nan perlu kami lakukan. Dan kami berambisi teman-teman kami memahami kami," tambahnya.
Mantan pejabat Mossad dan ahli Iran, Sima Shine, turut mempertanyakan sikap AS.
"Sulit dipahami kenapa Amerika menerimanya. Dengan membiarkan Iran menentukan apa nan bakal terjadi di Lebanon, AS memberi Iran kesempatan untuk terus mendukung Hizbullah, dan memastikan Hizbullah tetap menjadi tokoh politik utama di arena Lebanon. Israel tidak senang dengan perihal itu – baik lembaga keamanan maupun politik," cetusnya.
Selama ini, narasi keamanan selalu menjadi modal utama Netanyahu untuk menggaet pemilih. Pasca-serangan 7 Oktober 2023, dia mengubah kebijakan keamanan Israel menjadi lebih garang dengan prinsip memotong ancaman secara langsung, bukan sekadar membendungnya.
Namun, meski militer Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 73,000 orang menurut kementerian kesehatan nan dikelola Hamas, golongan tersebut nyatanya tetap menguasai separuh wilayah dan mulai menegaskan kembali kekuasaannya. Pendekatan baru ini juga memaksa pasukan Israel menduduki area luas di Gaza, Lebanon, dan Suriah, nan sekarang mulai menguras sumber daya militer dan persediaan Israel hingga ke titik kritis tanpa adanya jalur diplomasi nan jelas.
Analis senior urusan Iran di Institute for National Security Studies (INSS), Danny Citrinowicz, menilai Israel kudu merumuskan ulang strateginya.
"Setiap tindakan militer Israel nan dianggap di Washington sebagai upaya menyabotase perjanjian diperkirakan bakal menghadapi tanggapan keras dari AS," tulisnya dalam harian Israel Hayom.
Ia menambahkan bahwa tidak seperti era pemerintahan Obama, opsi bagi Netanyahu untuk melewati Gedung Putih dengan menggalang support di Kongres sekarang nyaris tidak ada lagi. Janji politik Netanyahu nan menyatakan sebagai pelindung terbaik dari ancaman regional sekarang tampaknya mulai terbantahkan oleh realitas di lapangan. (BBC/Z-2)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·