Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kerjasama erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan nan ringan.
Menurutnya, langkah ini krusial dilakukan guna memotong beban biaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Karena jika dari pemerintah saja nan bangun bedah rumah tidak bakal cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Tito saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).
Tito menjelaskan, pemenuhan kebutuhan papan di wilayah Tanah Papua tetap menghadapi tantangan besar lantaran nyaris 30 persen masyarakat di sana belum mempunyai kediaman layak. Guna menjawab problem tersebut, pemerintah menyiapkan beragam insentif, salah satunya lewat penyediaan KUR Perumahan dengan kembang sangat ringan bagi MBR sebesar 0,5 persen per bulan.
Melalui skema tersebut, masyarakat nantinya hanya perlu menyediakan duit muka sekitar satu persen alias setara Rp2,4 juta untuk bisa mempunyai rumah berdikari senilai Rp240 juta. Kebijakan ini diharapkan bisa memperluas akses kepemilikan aset sekaligus mengurangi beban penduduk nan selama ini terikat biaya sewa tempat tinggal nan tinggi.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·