Tanggapi Tito, Pram Sebut Pendidikan di Jakarta Banyak Disubsidi Pemprov

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nan menyebut biaya menyekolahkan anak di Jakarta lebih mahal dibandingkan Singapura.

Pramono mengatakan, mahal alias tidaknya biaya pendidikan berkarakter relatif. Menurutnya, nan terpenting adalah pendidikan dapat diakses masyarakat secara efektif dengan support pemerintah.

“Biaya pendidikan ini kan relatif ya. Tetapi di Jakarta ini nyaris semua anak didik sebenarnya, selain sekolah-sekolah swasta nan unggul ya, itu sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono usai menghadiri Workshop Nasional Creativity Day for Teachers di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (6/8).

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah menggelontorkan beragam program support pendidikan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, hingga program sekolah swasta gratis.

“Termasuk apa nan saya sampaikan mengenai KJP 707 ribu lebih, KJMU nyaris 16 ribu, sekolah, pemutihan ijazah, dan sekolah swasta cuma-cuma nan kemarin itu 103 sekolah, bakal kita tambah sejenak lagi,” ujarnya.

Menurut Pramono, konsentrasi pemerintah bukan semata pada mahal alias murahnya biaya pendidikan, melainkan memastikan anggaran tersebut memberikan faedah bagi peningkatan kualitas pendidikan.

“Jadi jika untuk pendidikan, mau mahal mau enggak, tetapi nan paling krusial adalah kudu betul-betul efektif dan kemudian berfaedah bagi bumi pendidikan. Menurut saya itu nan paling penting,” tuturnya.

Tito Sebut Biaya Sekolah di Jakarta Lebih Mahal dari Singapura

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menceritakan pengalamannya saat membandingkan biaya pendidikan anak di Jakarta dengan Singapura dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, Senin (3/8).

Tito mengatakan, ketika bekerja di Jakarta, dia kudu mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan tiga anaknya di salah satu sekolah di Jakarta Selatan.

“Anak-anak saya sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Saya hitung satu anak Rp 1,6 juta. Tiga anak Rp 4,8 juta. Saya kudu ngasih duit jajan mereka Rp 50 ribu per hari, kudu beli kendaraan, bayar sopir, bensin. Jadi hitungannya tinggi,” kata Tito.

Sebaliknya, saat menempuh pendidikan doktoral di Singapura, Tito mengaku biaya pendidikan anak-anaknya justru lebih murah lantaran sekolah negeri disubsidi dan menggunakan sistem zonasi.

“Saya merasa kok lebih murah kok di Singapura nyekolahin anak dibanding dengan di Jakarta, jujur aja,” ujarnya.

Menurut Tito, saat itu biaya sekolah anaknya di Singapura sekitar 100 dolar Singapura per bulan alias sekitar Rp 600 ribu dengan kurs saat itu (tahun 2008). Selain itu, sekolah berada dekat rumah sehingga anak-anaknya dapat melangkah kaki tanpa memerlukan kendaraan maupun sopir.

Ia menilai sistem jasa pendidikan nan terintegrasi secara digital juga membikin proses pendaftaran sekolah di Singapura lebih sederhana dan efisien.

Mendikdasmen: Indonesia Tak Bisa Dibandingkan dengan Singapura

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai komparasi sistem pendidikan Indonesia dengan Singapura tidak bisa dilakukan secara langsung lantaran kedua negara mempunyai skala dan kompleksitas nan jauh berbeda.

“Singapura itu kan sekolahnya hanya sedikit sekali. Kita sekolahnya 400 ribu sekolah di Indonesia. Itu nyaris sama dengan masyarakat Brunei Darussalam. Muridnya 53 juta. Jadi kompleksitas persoalannya memang sangat berbeda,” kata Mu’ti saat Media Gathering Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Menurut Mu’ti, besarnya jumlah sekolah dan peserta didik di Indonesia membikin tantangan pengelolaan pendidikan jauh lebih kompleks dibandingkan Singapura.

“Jadi jika membandingkan Indonesia dengan Singapura ya, dengan segala hormat saya kira tidak apple to apple,” ujarnya.