Tanggapi Aksi Greenpeace, Bakom: Krisis Iklim dan Biaya Hidup Jadi Perhatian Presiden

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan (kiri).(Antara)

PEMERINTAH RI menyatakan menghormati tindakan aktivis Greenpeace nan membentangkan spanduk di area Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut dinilai sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa rumor nan diangkat, ialah akibat krisis suasana dan beban biaya hidup masyarakat, merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengeklaim terus menjalankan kebijakan strategis untuk menjaga daya beli penduduk di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam merespons kekhawatiran lingkungan, pemerintah memperkuat penanggulangan kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo memimpin langsung koordinasi ini dengan mengalokasikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar.

Dana tersebut disalurkan ke tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota nan terdampak paling parah. Selain support finansial, pemerintah mendorong penegakan norma nan lebih keras. Presiden mengarahkan agar hukuman bagi pembakar rimba diperberat dan dapat dikategorikan sebagai tindakan "terorisme ekologi".

Stimulus Ekonomi dan Perlindungan Daya Beli

Menghadapi tekanan biaya hidup, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total nilai mencapai Rp26,34 triliun. Langkah ini bermaksud menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga melalui beberapa skema support sosial dan subsidi.

"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk support beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, nilai BBM nan tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton," ujar Syahganda.

Keterbukaan Terhadap Aspirasi

Pemerintah memandang aspirasi dari organisasi lingkungan seperti Greenpeace sebagai masukan krusial dalam pertimbangan kebijakan. Syahganda menyatakan pihaknya terbuka untuk menerima info dan rekomendasi teknis dari Greenpeace untuk diteruskan ke kementerian terkait.

"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, lantaran itu kami membujuk Greenpeace terus menyampaikan info dan rekomendasinya kepada kementerian mengenai sebagai masukan perbaikan," pungkasnya. (Ant/I-1)