Tamsil Linrung: Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan

WAKIL Ketua DPD RI Tamsil Linrung.(Dok. Istimewa)

WAKIL Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Menurutnya, arah kebijakan nan disampaikan Presiden menunjukkan upaya membangun fondasi ekonomi nasional nan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menitikberatkan pada pemerataan dan keadilan sosial.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan nan sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil, Kamis (21/5).

Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah nan disampaikan Presiden menjadi relevan di tengah ketidakpastian dunia dan meningkatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurutnya, Indonesia memerlukan model ekonomi nan tetap membuka ruang bagi penemuan dan kompetisi, namun tetap menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat serta penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, bumi upaya perlu berkembang, tetapi negara kudu memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh golongan nan sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat nan kuat menarik nan lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.

Ia juga menyoroti pendapat Indonesia Incorporated nan dinilainya relevan untuk memperkuat pembangunan nasional berbasis gotong royong. Konsep tersebut disebut dapat menjadi daya baru bagi kerjasama antara pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi nan lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan nan eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita memerlukan pembangunan nan berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah nan selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil menegaskan pihaknya mendukung keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan penopang utama ekonomi wilayah dan memerlukan akses pembiayaan nan lebih murah dan adil.

Karena itu, dia mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, segera menerjemahkan pengarahan Presiden secara konkret dan terukur.

“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah kudu dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi lembaga upaya nan mengejar untung semata, tetapi juga kudu menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Tamsil juga menyinggung tetap adanya paradoks dalam akses pembiayaan nasional. Menurutnya, pelaku upaya besar condong lebih mudah memperoleh angsuran murah, sementara UMKM justru menghadapi kembang lebih tinggi dan persyaratan nan lebih rumit.

Selain itu, dia menilai dorongan Presiden terhadap pendidikan kewirausahaan dan akses angsuran bagi generasi muda menjadi langkah krusial dalam menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

“Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita kudu melahirkan generasi pembuat lapangan kerja. Dan untuk itu, negara kudu datang membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,” tandasnya.

Di akhir keterangannya, Tamsil menegaskan DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar lebih berpihak kepada wilayah dan bisa mempersempit kesenjangan antarwilayah. (MTVN/I-1)