Tak Hanya ASEAN, Sindikat Judol Dunia juga 'Numpang' di UEA hingga Afsel

Polri mengungkap pelaku kejahatan transnasional digital tak hanya bertindak di Indonesia maupun negara ASEAN lain. Para pelaku kejahatan daring mulai dari gambling online (judol) hingga penipuan (scamming) ini juga 'menumpang' di negara-negara lain.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan ada pergeseran markas sindikat judol nan awalnya ramai beredar di area Indo Cina. Mereka bergeser setelah ada penertiban besar-besaran.

"Pasca ditertibkannya pola-pola operasi daring baik itu scamming, nan terdiri atas love scam, investasi online, termasuk pertaruhan online, di mana sebagaimana diketahui pula bahwa wilayah Indo Cina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, nan selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring," kata Untung, Sabtu (9/5/2026).

Hal itu disampaikannya dalam bertemu pers pengungkapan 321 penduduk negara asing (WNA) ditangkap mengenai judol di perkantoran area Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Dia menyatakan Indonesia sudah mengantisipasi pergeseran para pelaku judol nan menumpang di negara lain.

"Setelah ditertibkan, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi," lanjutnya.

Sindikat judol internasional ini 'menumpang' di suatu negara untuk menjalankan upaya gelapnya. Namun, korban mereka berada di luar negara tempat mereka mengelola upaya judol.

Sindikat Judol Tak Cuma Sasar RI

Untung mengatakan sindikat judol ini tak hanya ada di Indonesia. Setelah area Indo-Cina ditertibkan, para pelaku bergeser hingga ke Timor Leste.

"Yang menjadi negara sasaran, destination country, bukan hanya Indonesia. Filipina ini juga salah satu destinasi, kemudian Timor Leste juga menjadi salah satu destinasi," kata dia.

Polri menyatakan sudah memantau pergerakan peralatan para pelaku dan sudah menemukan peralatan bukti sindikat judol internasional ini. Dia mengatakan komplotan judol bumi ini ada di Uni Emirat Arah (UEA) hingga Afrika Selatan (Afsel).

"Hanya kebetulan saja, tetapi bukan hanya Indonesia. Kalau agak jauh sedikit agak mainnya agak jauh, Uni Emirat Arab, Dubai. Agak jauhan dikit lagi, Afrika Selatan, Pretoria, Johannesburg, itu juga sudah jadi destinasi juga," ucap Untung.

Penindakan Masif di RI

Untung menjelaskan, pergerakan sindikat ini terdeteksi dari serangkaian pengungkapan di beragam kota besar di tanah air. Mulai dari Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, Bogor, hingga nan terbaru penangkapan 321 WNA di Jakarta.

"Rekan-rekan tahu Sihanoukville, Mae Sot, Myawaddy, hingga Bavet. Di sanalah tempat server-server nan tadinya berada dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia," ungkapnya.

Dia menjelaskan beberapa argumen kenapa Indonesia sekarang menjadi incaran. Selain lantaran kesempatan pasar, adanya akomodasi Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi celah nan dimanfaatkan sindikat untuk masuk dengan kedok pariwisata.

"Sebenarnya bukan akhirnya menjadi wilayah tujuan, tetapi berasas undangan, ajakan, dan ada akomodasi bebas visa kunjungan. Di satu sisi pemerintah kita butuh peningkatan nomor pariwisata, tetapi di sisi lain memang ini ada seperti dua sisi mata uang, sisi terang dan sisi gelapnya," jelas Untung.

Selain akomodasi visa, Untung menyebut adanya peran sindikat terdahulu. Mereka membujuk rekan-rekan mereka dari luar negeri untuk membuka operasional di Indonesia.

"Yang mengundang siapa? Teman temannya, eks veteran-veteran dari Kamboja itu. Karena kita lihat penduduk negara nan datang (tertangkap) ke sini adalah wilayah Indo-Cina," tuturnya.

Karena kejadian itu, Untung memastikan Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Ditjen Imigrasi. Polri mengusulkan pembentukan satgas unik (task force) untuk menangani negara-negara nan masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI).

"Jika dibiarkan, jika hanya Polri saja nan melakukan aksi, tentunya tidak bakal efektif. Kita perlu duduk berbareng melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force," imbuh Untung.

"Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja nan melakukan aksi, tentunya tidak bakal efektif," pungkasnya.

(jbr/jbr)