Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik, Misbakhun: Jangan Ambigu

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan beragam tantangan nan dihadapi Indonesia akibat situasi geopolitik global, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun membujuk seluruh elite politik untuk mengedepankan sikap dewasa, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pandangan kepada publik.

Menurut Misbakhun, ruang kritik terhadap pemerintah tetap kudu dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, dia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan dengan langkah nan berpotensi memperkeruh suasana alias memicu ketegangan nan lebih besar di masyarakat.

"Kritik itu krusial dalam kerakyatan agar pemerintah terus mendengar apa nan menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa nan sedang menghadapi tekanan lantaran situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan langkah nan membikin keadaan makin panas, perlu rayuan nan lebih mendinginkan suasana agar lebih mereda," kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menilai kritik dari beragam elemen, baik masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional maupun partai politik, merupakan bagian krusial dari sistem kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, kata dia, setiap masukan nan muncul perlu dihormati sebagai corak kepedulian terhadap arah pembangunan dan pengelolaan negara.

Misbakhun juga meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup diri terhadap kritik. Bahkan, menurutnya, sejumlah masukan publik telah direspons secara konkret oleh pemerintah.

Sebagai contoh, dia menyinggung beragam kritik mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan kemudian ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.

"Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI itu turut menanggapi sikap sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nan belakangan aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintah di tengah beragam perkembangan politik dan gelombang protes publik.

Misbakhun menegaskan dirinya menghormati kewenangan PDIP untuk menyampaikan pandangan dan kritik kepada pemerintah. Namun, dia menilai sejumlah kritik nan muncul belum banyak menawarkan solusi nan konkret.

Menurutnya, sebagai partai nan mempunyai pengalaman panjang memimpin pemerintahan nasional, PDIP semestinya dapat menghadirkan kritik nan lebih substantif dan konstruktif.

"PDI Perjuangan pernah mempunyai pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh lantaran itu, kritik nan disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.

Lebih jauh, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu juga menyoroti pentingnya konsistensi sikap partai politik dalam sistem kerakyatan Indonesia.

Meskipun Indonesia tidak mengenal oposisi umum seperti di sejumlah negara lain, Misbakhun menilai setiap partai politik tetap kudu mempunyai posisi politik nan jelas, apakah berada di dalam pemerintahan alias memilih berada di luar kekuasaan.

Ia mengkritik praktik politik nan menurutnya condong ambigu, ialah ketika sebuah partai ikut menikmati untung politik saat kebijakan pemerintah mendapat apresiasi publik, tetapi segera mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi persoalan alias kebijakan nan tidak populer.

Menurut Misbakhun, pola semacam itu tidak mencerminkan etika politik nan baik.

"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah nan bagus diapresiasi juga mau mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.

Ia menegaskan masyarakat memerlukan ketegasan sikap dari para partai politik. Kejelasan posisi, lanjutnya, merupakan bagian krusial dari pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi.

"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap nan berubah-ubah mengikuti situasi," kata Misbakhun.

Meski memberikan sejumlah catatan terhadap dinamika politik nan berkembang, Misbakhun menekankan bahwa seluruh partai politik semestinya mengedepankan semangat kerja sama untuk menyelesaikan beragam persoalan bangsa.

Menurut dia, tantangan nan sedang dihadapi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan alias mempertajam perbedaan politik. Sebaliknya, dibutuhkan kontribusi pendapat dan solusi dari seluruh komponen politik.

Karena itu, dia membujuk seluruh elite politik untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

"Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan dimana nilai-nilai kepentingan nasional kudu diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis," ujar Misbakhun.

(luc/luc)

Add