Sukseskan Program Presiden, Mendagri Tinjau Program BSPS di Jayapura

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melangkah dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

"Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching aktivitas pembaharuan alias bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan unik Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah]," ujar Mendagri Tito.

Ia menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan corak kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah. Karena itu, dia membujuk kepala wilayah untuk mendukung penuh penyelenggaraan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri berbareng Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak mengenai lainnya berbincang langsung dengan dua penerima bantuan, ialah Jems Nufri dan Sem Nota Foa, nan telah lama bermukim di Kampung Mosso.

Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai gedung tersebut memang layak mendapatkan support BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat nan ditandai dengan tembok lapuk, fondasi nan kurang kokoh, serta genting nan kerap bocor saat hujan.

Menurut Mendagri, tingginya nomor rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu argumen pentingnya support seluruh pihak terhadap program tersebut.

"Kalau dihitung persentase nan selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang mempunyai rumah nan tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak bakal mungkin diselesaikan oleh APBD lantaran APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, shopping pegawai," sambung Mendagri.

Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.

"Itu sangat lompatan nan belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala wilayah untuk] dukung penuh," tandasnya.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat mengenai lainnya.