Subsidi Energi Naik 20,1% di RAPBN 2027, Ikuti Asumsi Nilai Tukar dan Harga ICP

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap naiknya anggaran subsidi daya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Sekjen Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan anggaran subsidi daya belum ditetapkan dan tetap bakal dibahas di parlemen, sebelum akhirnya disahkan di UU APBN Tahun Anggaran 2027.

"Kita tetap mau ada pembahasan dengan DPR juga...dijadwalkan tanggal 31 Agustus untuk raker dan RDP untuk membahas RKAKL tahun 2027, termasuk rumor nan mengenai dengan subsidi energi," ujar Erani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/8).

Erani menuturkan, kepastian nomor subsidi daya baru keluar pada September alias Oktober mendatang. Sebab penentuan subsidi kudu disertai kesepakatan dari sisi volume alias kuota pasokan BBM bersubsidi.

Selain itu, subsidi daya juga menyesuaikan nomor dugaan makro, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta nilai minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price (ICP).

Dalam RAPBN 2027, nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 17.500 per dolar AS, naik dari Rp 16.500 per dolar AS dalam APBN 2026. Sementara ICP dalam RAPBN 2027 sebesar USD 75 per barel, naik dari USD 70 per barel di APBN 2026.

"Kalau soal subsidi itu tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan nilai minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain nan itu bisa mempengaruhi besar kecilnya alias bertambah berkurangnya subsidi," jelas Erani.

Erani menyebut seluruh dugaan makro nan memengaruhi nomor subsidi daya bakal dibahas lintas kementerian, Komisi XII DPR, serta Badan Anggaran DPR.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 387,88 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi daya Rp 272,9 triliun dan subsidi nonenergi Rp 114,9 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, total anggaran subsidi tersebut meningkat dibandingkan outlook 2026. Kenaikan terutama berasal dari subsidi daya nan dipengaruhi meningkatnya kebutuhan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik.

Angka subsidi daya tahun depan naik 20,1 persen, dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 227,2 triliun. Dari total tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 142,8 triliun untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg. Anggaran ini meningkat 22,2 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 116,8 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan upaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi LPG 3 kg. Salah satu langkah nan dilakukan adalah mendata pengguna LPG 3 kg dengan memanfaatkan teknologi.

Selain itu, pemerintah menyiapkan subsidi listrik Rp 130,1 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut naik 17,8 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 110,4 triliun.

Kenaikan subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dan volume listrik nan mendapatkan subsidi.

Peningkatan BPP antara lain dipengaruhi perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, perubahan nilai minyak mentah alias Indonesia Crude Price (ICP) akibat bentrok geopolitik global, serta meningkatnya produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar gas.