Suahasil soal Permintaan Batalkan Keputusan Purbaya Rombak Pejabat: Lagi Dibicarakan

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menanggapi soal permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama agar membatalkan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibatalkan. Perombakan ini dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa nan saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kamis (10/9).

Suahasil mengatakan permintaan tersebut tetap dalam tahap pembahasan.

"Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," ujar Suahasil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan pejabat era sebelumnya ini betul-betul bakal dibatalkan serta soal adanya nama-nama 'ajaib' tersebut, Suahasil enggan berkomentar banyak dan meminta untuk menunggu kepastian keputusan final.

"Nanti aja, jika sudah jadi," jelas ia.

Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan perombakan nan terjadi merupakan rotasi biasa. Saat ini, pihaknya bakal membahas secara internal mengenai rotasi tersebut.

"Rotasi biasa. Rotasinya biasa. Ini mau saya rapatin, saya enggak bisa ngomong, baru mau rapat," kata Bimo.

Ketika ditanyai mengenai sosok dibalik nama ajaib tersebut, Bimo meresponsnya dengan bergurau. "Ajaib, ajaib, ajaib, ajaib," sahut ia.

Sebelumnya, Bimo menyebut terdapat nama-nama 'ajaib' nan masuk usai perombakan tersebut. Perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan dilakukan Purbaya pada Kamis 10 September 2026. Mayoritas perombakan menyasar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Perombakan terjadi pada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa nan nama-nama 'ajaib' nan tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo saat ditemui usai aktivitas International Tax Conference di instansi pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Alhasil, Bimo mengaku, berbareng Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, telah meminta perombakan dibatalkan.

"Kemudian itu nan membikin saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, lantaran sinyalnya nggak bagus bagi pasukan nan lain, nan ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.

(acd/acd)